DPRD Kabupaten Malang Minta PDAM Selaraskan Jumlah SR dengan Stok Air

Malang, memorandum.co.id- Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang diharapkan menyeimbangkan ketersediaan bahan baku dengan Sambungan Rumah (SR) yang ditingkatkan setiap tahunnya. Disinyalir, beberapa daerah layanan mengalami kekurangan air bersih. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Malang Kuncoro SH MKn mengapresiasi program perumda tersebut. “Program yang dicanangkan cukup bagus memberikan layanan ketersediaan air bersih seluas-luasnya pada warga Kabupaten Malang,” ujarnya, Selasa (20/6). Kuncoro mengharapkan agar program berjalan baik maka perlu adanya keseimbangan antara ketersediana bahan baku dengan jumlah SR yang dilayani. Ini untuk mengantisipasi terjadinya persoalan yang dirasakan pelanggan yang mengharapkan kebutuhan air bersih terlayani dengan baik. “Seharusnya didahulukan ketersediaan air, baru dilakukan peningkatan sambungan rumah,” kata Kuncoro. Perimbangan ini perlu dilakukan sehingga bukan hanya pelayanan prima pada sisi administrasi, sementara yang di lapangan menjadi keteteran. “Yang dinamakan pelayanan itu pada semua segi tidak hanya pada administrasi,” imbuh Kuncoro. Diketahui, saat ini pelayanan di Perumda Tirta Kanjuruhan Unit Pakisaji, di Desa Sutojayan debit air cukup kecil, terlebih pada jam sibuk. “Setiap harinya terutama saat jam sibuk, airnya sangat kecil, sehingga tidak bisa atau sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan,” tutur Mareta Rachelia, warga RW 03 Desa Sutojayan, Kecamatan Pakisaji. Rachelia mengutarakan dalam kurun waktu seminggu kondisi air cukup kecil, terutama pada jam sibuk  terutama pada pagi hingga sore hari. Baru pada malam hari, airnya bisa sedikit besar, sehingga warga mengisi atau menampung air dalam bak mandi, ember, gentong dan tempat penampung lain. “Karena kalau mati sampai bisa dua tiga hari dan itu pernah terjadi pada sebulan terakhir,” ujar Rachelia. Terkait ini, Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan Samsul Hadi sempat dikonfirmasi saat akan mengikuti rapat paripurna terkait LKPJ Bupati tahun 2022 di gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (20/6). Samsul mengatakan mulai saat ini tidak ada wawancara atau pertayaan bagi wartawan sehingga awak media tidak melanjutkan konfirmasi. (kid/ari/ono)