Ada 6.608 Rumah Tidak Layak Huni di Gresik

Gresik, memorandum.co.id - Pemkab Gresik masih memiliki pekerjaan rumah terkait banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH). Data terakhir jumlahnya mencapai 6.608 RTLH. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka tersebut, antara lain menggandeng CSR perusahaan. Untuk mengatasi persoalan RTLH, Pemkab Gresik melalui Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) mentargetkan pernurunan 400 - 500 per tahun. Selain anggaran daerah, juga membuka kerja sama perusahaan, termasuk kerja sama lembaga horizontal TNI. Salah satu warga yang mendapat manfat program tersebut adalah Abdul Karim, warga Dusun Telogogede, Desa Ngasin. Rumahnya yang roboh, masuk dalam program bantuan bedah RTLH. Pemerintah memberikan bantuan stimulan material bangunan. Termasuk uang tunai dari Baznas. "Alhamdulillah, saya sangat bahagia mendapat bantuan ini. Rumah saya yang roboh sejak tahun lalu dan sampai sekarang belum mampu memperbaiki. Tapi sebentar lagi bisa dibangun lagi berkat bantuan dari Pemkab Gresik dan Baznas," ucap Abdul Karim, Selasa (13/6/2023). Ucapan rasa syukur terus terucap saat Wabup Gresik Aminatun Habibah datang menyerahkan bantuan tersebut. Abdul Karim mengaku, keterbatasan ekonomi membuatnya kesulitan memperbaiki rumahnya yang saat ini sudah rata dengan tanah. Bahkan harus menumpang tinggal di rumah pamannya. Wabup Gresik berharap adanya program RTLH mampu meringankan bantuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bedah RTLH. Bu Min menegaskan, rumah merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Oleh karenanya, dalam pemenuhannya wajib diusahakan. "Awalnya kita menerima laporan dari Pak Camat, bahwa ada rumah warga yang roboh. Dari laporan ini, kita tindak lanjuti bersama Dinas CKPKP dan Baznas. Walaupun tidak banyak, tapi alhamdulillah nanti pihak desa bisa membantu lebih lanjut," terang Bu Min.(and/har/udi)