Digodok Regulasi BPHTB Nol Persen

Sidoarjo, memorandum.co.id - Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto bakal menambah kuota PTSL untuk wilayah Sidoarjo. Ini jika program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistemtis Lengkap) dibebaskan dari biaya BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) nol persen. Hal itu disampaikan Hadi Tjahjanto usai menyerahkan secara simbolis sejumlah sertifikat BMD (barang milik daerah), BMN (barang milik negara), sertifikat wakaf dan sertifikat tempat ibadah gereja dan Hindu Dharma, Jumat (5/5/2023) di Pendopo Delta Wibawa. Total sertifikat yang diserahkan 299 sertifikat. Yang paling banyak adalah sertifikat BMD yakni 261 sertifikat dan wakaf ada 28 sertifikat (NU dan perkumpulan lainnya). “Baru saja kita menyerahkan sertifikat baik sertifikat BMD, BMN maupun PLN, termasuk sertifikat tempat ibadah dan wakaf. Untuk program pensertifikatan tanah wakaf akan kita teruskan sampai dengan akhir 2024 ini harus selesai semuanya,” jelas. Kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan, nantinya akan ada penambahan untuk kuota program PTSL. Namun dengan catatan, Hadi minta untuk biaya BPHTB ini bisa di nolkan. Sehingga masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari program PTSL ini. “Dan saya sampaikan juga program PTSL ini sudah mengungkit perekonomian masyarakat. Dari 2017-2022 ini kalau saya lihat di dasboardnya pusdatin di Kementerian ATR/BPN itu ada Rp.5.218 triliun uang itu beredar di masyarakat hasil dari hak tanggungan. Artinya apa ini adalah indikasi perekonomian rakyat sedang berkembang,” ujarnya. Hadi juga meminta agar BPN Sidoarjo bisa segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan sertifikat tanah lapindo. Mantan Panglima TNI itu menargetkan bulan Mei ini harus sudah rampung. “Akan segera saya serahkan untuk sebagian mungkin 4 atau 10 sertifikat sebagai simbol,” tambahnya. Menanggapi tantangan dari Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Bupati Ahmad Muhdlor Ali berjanji akan segera mempelajari regulasi yang ada. Sebab, menurut Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, selama ini aturan yang ada di perda potongan BPHTB maksimal diberikan sebesar 50 persen. “Prinsipnya kami siap menerima tantangan dari Pak Menteri, nol persen biaya BPHTB bagi penerima PTSL. Walau di perda disebut bahwa pengurangan itu maksimal 50 persen kami akan pelajari regulasinya, dasar legalnya,” ujar Gus Muhdlor. Tahun 2023 ini Kabupaten Sidoarjo menerima kuota program PTSL sebanyak 25.517 sertifikat. Jumlah terebut bakal ditambah Menteri ATR/BPN jika Sidoarjo bisa memberikan keringanan dengan nol persen biaya BPHTB bagi penerima program PTSL. “Sekali lagi ini menjadi tantangan bagi kami untuk memastikan sebelum beliau kembali lagi ke Sidoarjo untuk peresmian penyerahan sertifikat rumah warga korban lapindo di Renojoyo Porong, kami sudah harus menuntaskan secara legal dan sesuai regulasi bahwa BPHTB terkait PTSL ini bisa nol persen,” pungkas Bupati Sidoarjo.(jok)