Surabaya, Memorandum.co.id - Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, M. Rizal mendorong peningkatan sumber daya manusian (SDM) untuk memenuhi kebutuhan industri di Jawa Timur. [penci_ads id="penci_ads_3"]
Peningkatan SDM ini menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Jatim pada 18 - 20 Desember 2019 mendatang.
"Naiknya UMK harusnya diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia, sehingga potensial mendukung industrialisasi," terang M. Rizal.
Lanjut M Rizal, Kadin Jawa Timur akan merumuskan kebijakan tersebut agar pengusaha memiliki peluang, dan karyawan tetap bisa melanjutkan bekerja.
Terkait banyaknya pengusaha berpindah wilayah, karena naikknya UMK tidak menjadi solusi bagi kelanjutan perusahaan. " Itu bukan solusi. Jawabannya adalah peningkatan SDM untuk mengimbangi kenaikan UMK," tandas M Rizal. [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="baca juga" background="" border="" thumbright="no" number="4" style="list" align="left" withids="" displayby="tag" orderby="rand"]
Selain itu, Kadin juga mendorong pemerintah tetap memberikan kesempatan pada peluang swasta dalam menggarap proyek strategis. Karena mereka juga mendukung pemerintah menggerakkan roda perekonomian secara adil dan merata.
"Dalam musyawarah itu, rencananya akan hadir Menteri BUMN Erick Thohir sehingga kami punya kesempatan untuk menyampaikan usulan dan apa yang diinginkan pengusaha swasta," jelasnya.
Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memberikan pernyataan bahwa ke depan peluang swasta dari pada BUMN akan menjadi prioritas.
"Tentu statement ini menjadi harapan besar bagi swasta untuk bisa bersinergi dengan pemerintah/BUMN. Kalau swasta mampu, maka BUMN tidak akan turun dan spiritnya sebagai triger yang seharusnya bisa menggarap proyek luar negeri untuk mendatangkan devisa," katanya.
Rizal mengatakan selama ini, kue proyek di Indonesia kerap digarap dan dikuasai sendiri oleh BUMN beserta anak usaha dan cucu, bahkan cicit. Semua BUMN melakukan diversifikasi usaha sehingga swasta kesulitan bergerak, dan peluangnya semakin sempit.
"Banyak swasta yang mampu, tapi ada hal yang tidak pas karena akhirnya anak usaha atau cucu usaha BUMN ini menjadi kompetitor bagi swasta yang kecil, bahkan untuk proyek yang hanya di bawah Rp500 miliar, proyek itu sudah disub kan ke anak usaha," jelasnya.
Menurut Rizal, BUMN sudah saatnya go internasional alias menggarap proyek-proyek luar negeri untuk turut mendatangkan devisa negara, dan menyerahkan peluang usaha bagi swasta di dalam negeri.
"Atau mungkin BUMN bermain di daerah-daerah yang memang swasta belum mampu menggarapnya," imbuhnya.(day/gus)