Didesak Kenaikan Honor, Pengamat: Pemkot Surabaya Perlu Tata Ulang Mekanisme KSH

Pakr komunikasi politik Unair Suko Widodo. Surabaya, memorandum.co.id - Belum genap setahun berjalan, namun para Kader Surabaya Hebat (KSH) menuntut kenaikan honor. Hal ini tak terlepas dari peran para KSH yang dirasa semakin pelik dan kompleks. Menurut pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga (Unair) Dr Suko Widodo, sejatinya program KSH milik Pemkot Surabaya tersebut bagus. Akan tetapi masih menyimpan banyak kelemahan. Alhasil timbul persoalan. Salah satunya tuntutan kenaikan honor. “Program KSH itu bagus, mendorong partisipasi publik untuk terlibat dalam penanganan masalah sosial. Tetapi (mekanismenya) perlu ditata ulang. Karena sebagai gerakan sosial, maka sifatnya harus nonprofit. Jadi pendekatannya mesti dirancang secara komprehensif,” ucap Suko Widodo, Senin (3/4). Suko menelisik, banyak warga yang ingin menjadi volunteer KSH. Poin ini yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh Pemkot Surabaya. Sebab, jiwa seorang volunteer lah yang harus mengilhami para anggota KSH. Jadi tidak asal tunjuk dan rekruit. “Jika pendekatannya program apalagi proyek, maka akan gagal. Jadi ide yang baik harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jika tidak tepat, malah kontra produktif atas ide baik itu,” tandas Suko. Karena itu, dirinya mendorong agar mekanisme KSH ditata ulang. Yakni, penkot harus menumbuhkan jiwa sosial masing-masing KSH. Bila tak dilakukan, maka akan menimbulkan masalah. Salah satunya seperti tuntutan kenaikan honor. “Kenaikan honor salah satu dampak ketika semangat volunteer tidak dikembangkan,” urainya. Terakhir, Suko berharap hadirnya ribuan KSH tak semata jadi kendaraan politik penguasa. Semangat wali kota menggagas KSH harus murni sebagai sebuah gerakan sosial. “Jangan sampai KSH dimanfaatkan untuk kendaraan politik. Harus murni sebagai sebuah gerakan,” pungkasnya. (bin)