DPRD Surabaya Minta Bantuan Inventaris RW Segera Didistribusikan

Surabaya, memorandum.co.id - Bantuan inventaris berupa paket komputer plus dari Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya untuk setiap RW di Kota Pahlawan disorot legislatif. Pasalnya, kecamatan selaku pengguna anggaran tidak melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Alhasil pendistribusian tidak merata dan spesifikasi barang setiap wilayah berbeda-beda. Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba tak memungkiri hal ini. Dia pun menyayangkan mekanisme tersebut. Semestinya, kecamatan berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dengan begitu, barang memiliki harga dan spesifikasi selaras sekaligus terdistribusi secara serentak. “Akhirnya persoalan yang terjadi saat ini ada RW yang belum mendapatkan printer dan ada yang sudah. Lalu ada yang sudah mendapatkan semuanya tapi belum dapat komputer. Yang seperti ini kan akhirnya menghambat pelayanan di tingkat RT-RW,” jelas politisi PKB ini, Jumat (31/3). Habiba menjelaskan, bantuan inventaris tersebut menyerap anggaran Rp57,6 miliar dari APBD 2022. Masing-masing RW dijatah paket komputer plus. Yakni berisikan komputer, printer, LCD proyektor, sound system, meja, kursi, lemari dokumen, hingga terop. “Jadi ke depan, meskipun anggaran menempel di kecamatan tapi pengadaannya itu minta bantuan ULP. Dengan begitu harga sama, spek sama, dan timing-nya (waktu) bisa bebarengan,” tandasnya. Ditanya soal rincian harga setiap barang, Habiba menuturkan bahwa nilai yang dikeluarkan setiap barang tercatat di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Pemkot Surabaya. “Jadi bisa ditanyakan ke sana,” terangnya. Yang jelas, Habiba meminta agar bantuan inventaris RW tersebut, khususnya komputer dan printer, segera didistribusikan agar pelayanan di tingkat kampung berjalan optimal. “Kita minta pemkot segera menuntaskan bantuan sarana dan prasarana untuk seluruh RW di Surabaya, terutama komputer dan printer, karena pelayanan sekarang berbasis IT,” tegasnya. “Jika ini tidak segera terdistribusi secara menyeluruh, saya yakin akan menghambat pelayanan di bawah,” sambung Habiba. (bin)