Komisi B DPRD Jombang Hearing Terkait Ruko Simpang Tiga

Jombang, Memorandum.co.id - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menerima kedatangan sejumlah Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jombang. Kedatangan mereka mempertanyakan terkait polemik aset Ruko Simpang Tiga, Jalan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Aliansi LSM juga meminta komitmen dari Pemkab Jombang maupun kejaksaan segera mengamankan aset milik pemerintah tersebut. Ketua Komisi B DPRD Jombang, Sunardi mengatakan, bahwa pihaknya ingin tetap memfasilitasi dan menjembatani aliansi LSM dan Pemkab Jombang. Oleh sebab itu pihaknya mengundang sejumlah OPD untuk melakukan hearing bersama. Diantaranya yaitu Kejaksaan Negeri Jombang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bapenda dan Bagian Hukum. "DPRD Jombang lewat pansus telah merekomendasikan pemkab untuk ditindak lanjuti," katanya, Senin (27/3/2023). Sunardi menjelaskan, saat ini penanganan polemik aset pertokoan simpang tiga sudah ditangani kejaksaan. "Permasalahan ini prosesnya masih berjalan di kejaksaan," tukasnya. Sementara itu Penasehat Aliansi LSM Jombang Wibisono menerangkan, kedatangan ke kantor DPRD Jombang, ingin mempertanyakan penyelesaian aset Pertokoan Simpang Tiga. DPRD Jombang tengah membentuk pansus dan bahkan sudah mengeluarkan rekomendasi. "Kami ingin pertanyakan sejauh mana rekomendasi DPRD Jombang terkait ruko simpang tiga," terangnya. Wibisono membeberkan, apa yang menjadi tunggakan dari penghuni ruko sebesar Rp 5 miliar masih terbayar Rp 700 juta. "Mereka (penghuni ruko, Red) hanya membayar Rp 5 juta sampai Rp 10 juta," bebernya. Wibisono meminta agar pemkab maupun APH memberikan komitmen untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada di ruko simpang tiga. "Kami ingin ada komitmen penanganan dari pemkab maupun APH," ujarnya. Kemudian Kepala Disdagrin Jombang, Suwignyo mengungkapkan, beberapa upaya telah dilakukan untuk melakukan penyelesaian simpang tiga. Salah satunya sudah melakukan penempelan stiker dan melakukan pendekatan. "Untuk penyelesaian permasalahan ini, kami melakukan pendampingan dengan kejaksaan," ungkapnya. Bahkan Suwignyo menampik jika mengabaikan rekomendasi yang dikeluarkan Pansus DPRD Jombang. Pasalnya, saat ini progres masih di kejaksaan. "Kami masih menunggu keputusan dari kejaksaan," pungkasnya.(yus)