Surabaya, memorandum.co.id - Jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Surabaya masih dikeluhkan warga yang tinggal jauh dari lokasi sekolah negeri, khususnya SMPN. Seperti yang dialami warga Kelurahan Wonorejo, Rungkut. Ketua RT 08/RW 08, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Warsito menyatakan pesimistis, anak-anak di wilayah Wonorejo ataupun Medokan Ayu bisa mendapatkan kursi di sekolah negeri yang dituju. "Setelah kami hitung, jarak rumah kami ke SMPN terdekat (SMPN 52) itu lebih dari satu kilometer. Sementara di sekitar SMPN 52 banyak sekali SDN yang kemungkinan besar siswanya juga mendaftar ke situ," kata Warsito, Minggu (5/3/2023). "Mereka ini berpeluang karena mayoritas yang diterima itu jarak rumahnya sekitar 800 meter. Jadi, warga sini agak pesimistis anaknya bisa diterima di SMPN," imbuhnya. Warsito menambahkan, sebenarnya ada pilihan di SMPN Sukolilo. Tetapi, jaraknya cukup jauh. Sekitar 2-3 kilometer. "Makanya, menjelang PPDB ini saya kerap ditabrak warga atau wali murid. Mereka mengeluh banyak anak-anak Wonorejo tak tercover zona pada saat PPDB, sehingga sulit masuk SMPN. Ini jelas berdampak pada psikis anak," jelas dia. Sebab, lanjut Warsito, setelah lulus SD mereka punya keinginan besar untuk melanjutkan ke SMPN di wilayah sekitar tempat tinggalnya. "Tapi saat pendaftaran mereka tergeser siswa lain yang lokasinya lebih dekat dengan SMPN itu," ungkap dia. Karena kesulitan masuk SMPN, kata Warsito, warga akhirnya banyak yang bersekolah swasta. "Di sekolah swasta, siswa yang kategori MBR juga memang diperhatikan. Tetapi harapan anak didik itu ingin sekolah negeri karena fasilitas lebih lengkap," tandas dia. Lebih jauh, Warsito menuturkan, kebijakan baru yang menitikberatkan jarak sebagai penentu penerimaan siswa sangatlah merugikan bagi warga seperti dirinya yang tinggal jauh dari keberadaan SMP negeri "Lebih baik seperti dulu, penerimaan berdasarkan nilai. Jadi ada acuan sekolah yang dituju disesuaikan dengan capaian nilai ujian anak. Kalau berdasarkan jarak seperti sekarang sulit mempertimbangkan peluangnya," ungkap dia. Ia menambahkan, hingga kini banyak warga Surabaya masih berorientasi pada sekolah negeri sebagai tujuan anak-anaknya menuntut ilmu. Adapun sekolah swasta tak menjadi tujuan karena kualitas pendidikan yang ditawarkan jauh berbeda. "Sekalipun berkualitas baik, orang tua harus berkontribusi banyak juga untuk biaya pendidikannya," tandas dia. Warsito berharap kedepan pemerintah bisa memperbaiki sistem PPDB. Kalau perlu, dikembalikan ke pertimbangan nilai sebagai prasyaratnya. "Atau perbanyak kehadiran SMP negeri di lingkungan dengan penduduk padat agar semua terfasilitasi," harap dia. Untuk itu, warga Wonorejo dan Medokan Ayu berharap Pemkot Surabaya membangun sarana prasaran lembaga pendidikan SMPN maupun SMAN di wilayah Surabaya Timur. Apalagi, lanjut dia, di Wonorejo (sebelah timur) ada tanah BTKD (bekas tanah kas desa) seluas 6,2 hektare milik Pemkot Surabaya. Lahan tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan atau dibangun gedung sekolah baru, khususnya SMPN. Mengingat pertambahan penduduk di kawasan Pamurbaya ini setiap tahun makin pesat. "Kebetulan di wilayah Wonorejo dan Medokan Ayu ini banyak lahan kosong milik Pemkot Surabaya yang bisa dimanfaatkan untuk dibangun SMPN. Karena harapan warga sini, anak cucunya bisa menikmati yang namanya sekolah negeri," papar dia. Menanggapi hal itu, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto menjelaskan, mau tidak mau harus diakui bahwa jumlah SDN maupun SMPN ini jumlahnya terbatas. Memang tak semua kemudian itu mampu dibiayai pemkot. "Ya tujuannya memang memberikan sedikit ruang untuk sekolah swasta agar tetap mendapatkan siswa baru pada saat PPDB," ujar dia. Hanya saja, ketika dirasa di kelurahan atau bahkan kecamatan yang bersangkutan jumlah sekolah negerinya tidak berimbang atau bahkan tidak ada, maka dirinya di komisi D perlu mengusulkan agar ada pembangunan sekolah negeri baru di beberapa wilayah Kota Surabaya. "Tanah BTKD yang kosong boleh dimanfaatkan untuk itu. Saya juga akan mendukung upaya-upaya untuk pengusulan pembangunan sekolah tersebut," beber dia. "Nanti barangkali dari warga tersebut bisa mengusulkan lewat forum Musrenbang. Tapi kalau kemudian mengusulkan lewat DPRD nanti akan dimasukkan dalam pokok pokok pikiran DPRD, " pungkas dia.(fdn/alf)
Kategori :