Jakarta, memorandum.co.id - Keputusan penundaan Pemilu 2024 oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menuai berbagai reaksi dan protes di tengah masyarakat. Pasalnya, putusan PN Jakpus nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tersebut dinilai melampaui kewenangan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir sangat kanget dengan putusan hakim tersebut. Menurutnya, keputusan menunda Pemilu atau memulai pemilu ke proses awal bukan kewenangan Pengadilan Negeri termasuk PN Jakpus, tapi itu kewenangan PTUN dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP). Atau keputusan DPR RI serta Pemerintah apabila ada hal-hal yang kruisial. Pengadilan hanya memutus perkara yang berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat. Apabila KPU dianggap salah, hanya menghukum untuk mengklasifikasi ulang partai yang keberatan. Bukan menghukum seluruh Parpol yang tidak ada hubungannya. Sehingga merugikan parpol-parpol yang lain peserta pemilu. "Saya sadar hakim mempunyai hak untuk memutus perkara tanpa diintervensi, tetapi harus sesuai dengan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan berdasarkan mau-maunya sendiri atau maunya yang meminta," Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Sabtu (4/3/2023). Untuk itu, politisi Golkar asal Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini memminta agar Badan Pengawas MA RI dan KY untuk segera memeriksa hakim-hakim tersebut. Kalau perlu di non-palukan dulu. "Hakim seperti ini sebaiknya jangan ditempatkan di PN sekelas Jakarta Pusat, ditempatkan di luar Jawa saja. Karena kurang peka terhadap kondisi Negara dan perkembangan politik saat ini," sambung Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini. Bagi Adies, para hakim ini membuat kegaduhan baru serta membuat kredibilitas Mahkamah Agung RI yang berbenah mulai membaik menjadi pembicaraan yang kurang baik lagi. "Dalam waktu dekat setelah masuk masa sidang setelah reses, kami Komisi III DPR RI akan memanggil Sekretaris MA RI untuk berkoordinasi terkait masalah ini," pungkas wakil rakyat asal Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini. (mik)
Kategori :