Kepala Daerah Diminta Tidak Anaktirikan Klinik

Surabaya, Memorandum.co.id - DPRD Jawa Timur mendesak 38 kabupaten/kota se Jatim menjadikan  klinik kesehatan ikut serta melayani rakyat. Desakan ini, dikarenakan perhatian kepala daerah terhadap  klinik  masih kalah jauh dengan puskesmas. [penci_ads id="penci_ads_4"] "Saatnya kepala daerah juga memperhatikan klinik, karena klinik juga melayani kesehatan, seperti kebijakan bupati atau wali kota," terang   Agung Mulyanto, anggota DPRD Jatim. Agung menjelaskan, majunya klinik juga prestasi bagi kepala daerah. "Ke depan kapasitas satu puskesmas bisa mencapai 15.000, karena kesehatan menjadi urusan wajib, maka majunya klinik juga menjadi prestasi kepala daerah," tutur dia. Dirinya berharap penguasa daerah, mulai berpikir ke depan tetang kesehatan warganya, sehingga keberadaan klinik juga mendapat perlakukan yang sama dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah. [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="baca juga" background="" border="" thumbright="no" number="4" style="list" align="left" withids="" displayby="tag" orderby="rand"] "Nah klinik mestinya dapat  bantuan BOK ( bantuan operasional klinik). Karena peran klinik   setara  dengan puskesmas.  Jika kepala daerah masih berfikir dikotomi, antara puskesmas dan klinik maka  sulit tercapai kesehatan rakyatnya yang paripurna," tandas politisi asal Banyuwangi ini lebih serius. Ke depan Agung berharap pemerintah daerah menjadikan  klinik pelayanan primadona masyarakat, dan puskesmas fokus promotif dan preventif. " Tapi harus segera terwujud juknis yang jelas. Pada akhirnya nanti ada klinik yang bagus itu prestasi kepala daerah, begitu juga  ada puskesmas yang maju itu juga prestasi kepala daerah. Sehingga pemerintah daerah bisa menjadikan  klinik sebagai primadona layanan masyarakat," pungkasnya. (day/gus)