Percepat Layanan Masyarakat, ASN Wajib Berinovasi 

Surabaya, memorandum.co.id - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan arahan pada ASN Pemprov Jatim untuk berpikir lateral (lateral thinking) atau berpikir melompat. Ini disampaikan saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT KORPRI ke 48, di halaman Gedung Negara Grahadi, Senin (2/12). Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh ASN harus membuat inovasi dan juga melakukan perubahan agar percepatan layanan masyarakat bisa terwujud. Percepatan layanan itu salah satunya bisa dilakukan dengan maksimalisasi pemanfaatan teknologi. "Salah satu arahan Presiden Jokowi yang perlu kita sampaikan yaitu bagaimana kita menguatkan lateral thinking. Arahannya adalah ASN harus berinovasi dan  harus melakukan perubahan. Jadi membiasakan format  lateral thinking, berpikir melompat," kata Khofifah. Dalam bekerja ASN tidak sekadar melakukan yang lebih baik dari kemarin. Tapi harus melakukan hal yang lebih baik dari negara lain. Karena itu berpikir melompat harus menjadi poin penekanan dalam cara kerja ASN. Sebab saat ini tantangan dalam penerapan lateral thinking adalah ASN dalam bekerja senantiasa dalam format  struktural. Di mana cara kerja dan koordinasi birokrasi harus sesuai dengan jenjang stuktural birokrasi. Sehingga terkesan strukturalis. Saat ini dibutuhkan format agar lebih fungsional. Menurut Khofifah terkait arahan Presiden yang akan memangkas titik tertentu eselon tiga dan empat hal ini membuat lama alur birokrasi menjadi pendek dan cepat. Terutama terkait layanan perizinan dan investasi. "Menurut arahan Presiden salah satu upaya  percepatan itu harus dilakukan dengan teknologi. Di sinilah pentingnya capacity building dan institutional building di lingkungan ASN sesuai tupoksi masing- masing," tambah Khofifah. Ditekankan Khofifah pada ASN, bahwa tugas utama ASN adalah melayani masyarakat. Dan dalam melayani masyarakat orientasinya bukan ke prosedur melainkan berorientasi pada hasil yang nyata. Selain itu yang juga disampaikan Khofifah pada segenap ASN Pemprov Jatim adalah terkait pemangkasan birokrasi yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Pemangkasan birokrasi ini akan diawali dengan pemangkasan eselon tiga dan empat dengan pengalihan pejabat struktural eselon tiga dan empat menjadi pejabat fungsional. Secara khusus Khofifah menyampaikan pengalihan jabatan ini tidak dilakukan pada semua eselon tiga dan empat. Melainkan hanya untuk pejabat yang menangani perizinan dan investasi. "Kita sedang melakukan penataan di organisasi kita khususnya sektor yang secara stuktural akan ada pemangkasan di eselon tiga dan empat. Tapi pemangkasan ini hanya pada tataran yang ada di pelayanan perizinan dan investasi. Hal-hal yang sifatnya administratif tidak masuk di dalamnya," tambah mantan Mensos RI ini. Akan tetapi Khofifah menegaskan bahwa kebijakan ini dipastikan tidak akan merugikan ASN dalam hal kesejahteraan. Bahkan Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa tidak akan ada kesejahteraan masing-masing ASN yang berkurang."Ini harus diketahui ASN. Maka ASN jangan galau jangan resah, kalau ada pemangkasan di eselon tiga dan empat adalah yang kaitannya dengan layanan perizinan dan investasi. Meski ada pemangkasan kita sampaikan bahwa tidak akan ada penurunan kesejahteraan," pungkas Khofifah. (yok/dhi)