PDIP Minta KPK Adil Tangani Korupsi Hibah Jatim

Surabaya, Memorandum.co.id - Kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur terus menggelinding. Kali ini, KPK RI didorong DPD PDIP menjalankan kewenangannya secara adil. Sebab kasus hibah jasmas bukan hanya tanggungjawan legislatif, namun juga eksekutif. Djarot Saiful Hidayat, Ketua Bidang Organisasi DPP PDI Perjuangan menyebutkan, prosesi dana hibah, eksekutif juga ikut bertanggungjawab. “KPK bertindak yang adil. Sebab kita tahu, proses ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur,” tegas Djarot Saiful Hidayat. Karena itu, DPP PDIP percaya sepenuhnya pada KPK RI, bahwa dalam proses pemberantasan korupsi, ini azaz praduga tidak bersalah selalu dikedepankan. “KPK juga kami percaya untuk terus menjalankan program pemberantasan korupsi dengan adil,” tutur Djarot. Terkait penguduran diri Kusnadi dari jabatan ketua DPD PDIP Jawa Tinur, lanjut Djarot bahwa DPP PDIP apresiasi. “Karena Pak Kusnadi tidak ingin mengganggu proses konsolidasi dalam rangka pileg dan pilpres,” tutur Djarot. ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Kusnadi mundur. Posisi ini digantikan Said Abdullah anggota DPR RI dapil Madura, sebagai pejabat (Pj) ketua DPD PDIP Jatim. Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan (SK) nomor 283/KPTS/DPP/II/2023 tentang pembebastugasan Saudara Kusnadi dari jabatan sebagai ketua DPD PDIP Jatim. (day)