Malang, memorandum.co.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023 untuk alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Malang mengalami kenaikan. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang menyebutkan kenaikan sebesar Rp 28.313.597.500 jika dibandingkan tahun 2022. Kepala DPMD Kabupaten Malang Eko Margianto menyampaikan adanya kenaikan untuk ADD. “Kenaikan tersebut dipicu adanya penambahan anggaran sebagian desa untuk perbaikan balai desa dan pelaksanaan pilkades,” terangnya, Minggu (15/1/2023). Tahun 2023 ini total ADD yang digelontorkan sebesar Rp 258.618.473.500, sedangkan tahun 2022 sebesar Rp 230.304.876.000. Di tahun 2023 ini anggaran untuk operasional PKK senilai Rp 10 juta setiap desa, sehingga apabila ditotal mencapai Rp 3.780.000.000 untuk 378 desa. Dalam ADD juga dialokasikan untuk kenaikan insentif bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk insentif tahun 2023 ini, rincinya ketua BPD menerima Rp 750 ribu, wakil ketua Rp 600 ribu, sekretaris Rp 550 ribu dan anggota Rp 500 ribu. “Penyebab kenaikan ADD ada 4 item, namun hal itu tidak dialami seluruh desa. Hanya untuk BPD dan PPK dan semua desa mengalami kenaikan,” kata Eko. ADD 2023 untuk penyelenggaran pemilihan kepala desa (Pilkades) ada 56 desa dengan anggaran mencapai Rp 5,6 miliar. “Kebutuhan untuk pelaksanaan Pilkades setiap desa besarannya tidak sama,” imbuh Eko. Untuk perbaikan kantor desa, Eko menyebutkan bagi yang mengalami kerusakan terdampak bencana beberapa waktu lalu. Totalnya sebanyak 21 kantor desa dengan anggaran Rp 2,5 Miliar. Selain ADD, Eko menjelaskan anggaran dana desa (DD) untuk Kabupaten Malang naik di tahun 2023 namun DD menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Diketahui, tahun 2023 ini alokasi DD yang diterima Kabupaten Malang sebesar Rp 452.532.871.000. Jumlah tersebut naik sebesar Rp 42.795.845.000 dari alokasi tahun 2022 senilai Rp 409.736.726.000. (kid/ari)
Kategori :