Pengangguran Terbuka Turun, DPRD Surabaya: Rumah Padat Karya Perlu Dikembangkan

Surabaya, memorandum.co.id - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, merespons positif update data terbaru tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya pada tahun 2022. Berdasarkan catatan BPS, terjadi penurunan TPT pada tahun ini. Bila tahun 2021 sebesar 9,68 persen, maka tahun 2022 turun di angka 7,62 persen. Menurut Reni, ini hasil yang memuaskan. Menandakan upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi selama dua tahun belakangan berhasil. “Penurunan 2 persen itu cukup signifikan, ya. Saya kira ini menunjukkan upaya pemulihan ekonomi di Kota Surabaya membawa hasil,” kata Reni, Kamis (17/11/2022). Reni mengatakan, sejak 2019 secara berturut-turut persentase TPT naik drastis. Pada 2019 sebesar 5,76 perseni, lalu meningkat pesat menjadi 9,79 persen di tahun 2020 dan 9,68 persen pada 2021. Oleh karena itu, lanjut Reni, menurunnya IPM ini berkat upaya serius yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sekaligus dukungan DPRD dan seluruh instansi terkait dalam memacu giat ekonomi warga. “Jadi, Surabaya secara stabilitas keamanan, sosial kemasyarakatan, itu juga menunjang. Dan secara nilai investasi juga membawa dampak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” bebernya. Hal demikian, tambah Reni, ditandai dengan manuver dan geliat sektor ekonomi daerah pascabadai PHK saat masa pandemi mendera dua tahun lalu. Di samping itu, juga tak terlepas dari upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. “Ada pula upaya pemkot terkait pemanfaatan aset melalui program Rumah Padat Karya. Ya, walaupun ini masih awal, saya kira juga perlu terus dikembangkan dengan pengelolaan yang lebih baik agar memberikan kontribusi terhadap penurunan TPT di Kota Surabaya,” tuturnya. Bagi politisi PKS ini, optimisme dan semangat bersama seluruh pihak menjadi upaya untuk mendorong pemkot dalam rangka menurunkan TPT secara signifikan ke depannya. “Dengan capaian di 2022, kita harap TPT di 2023 bisa lebih kita kejar lagi. Setidaknya mengembalikan TPT seperti sebelum pandemi di tahun 2019, yaitu 5,76 persen. Lebih bagus lagi kalau bisa di bawah itu, kisaran 4 persen,” harapnya. “Tahun 2022 target angka investasi Surabaya sebesar 34 triliun. Jika ini tercapai dan warga Surabaya mendapat prioritas di dunia kerja, maka akan berdampak pada penurunan TPT,” sambung Reni. Di samping meningkatkan nilai investasi, pimpinan DPRD Surabaya ini menilai, Pemkot Surabaya juga menjalankan dua strategi dalam penyediaan lapangan kerja. Yakni, penguatan destinasi wisata kota dan program padat karya. “Penguatan destinasi wisata kota itu perlu terus diperkuat, sehingga memunculkan sektor ekonomi lalu menciptakan lapangan kerja,” imbuhnya. Sedangkan untuk program Padat Karya, dirinya menekankan agar program tersebut dapat dilakukan dengan masif, terukur, serta memiliki variasi usaha. Tidak kalah penting, juga harus dikelola secara kreatif dan berkelanjutan. Terakhir, Reni mengatakan, dukungan dan upaya pemulihan ekonomi masih terus dibutuhkan demi memajukan Kota Surabaya. Terlebih, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Melalui saran dan masukan untuk Pemkot Surabaya tersebut, ke depan, Reni akan terus melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana tugas lembaga legislatif. “Atas upaya-upaya pemkot itu, tentu saya akan terus mendukung berbagai upaya pemulihan ekonomi dan tidak akan segan melakukan evaluasi-evaluasi bila memang ada hal-hal yang perlu dibenahi Pemkot,” tuntasnya. (bin)