DPRD Sumenep Minta Pemdes Atasi Problem Kemiskinan

Darul Hasyim Fath Sumenep, memorandum.co.id - DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti angka kemiskinan masyarakat desa yang masih cukup tinggi di Kota Sumekar. Padahal, setiap tahun pemerintah desa mendapatkan kucuran dana desa (DD) yang besar dari pemerintah pusat. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Darul Hasyim Fath, meminta kepala desa lebih serius meracik program melalui dana desa (DD). Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kepala desa harus jadi sniper membidik problem kemiskinan di tingkat desa melalui DD," ujar Darul saat menjadi narasumber pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di salah satu hotel di Sumenep, Senin (14/11/2022). Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, DD yang digelontorkan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah kerakyatan di tingkat desa. Caranya, kepala desa harus menyusun program dengan cermat berdasar kebutuhan masyarakat. "Saya punya dugaan tidak semua kepala desa secara serius meracik RPJMDES (rencana pembangunan jangka menengah desa). Kecenderungan kepala desa pada saat menyusun RPJMDES selalu diserahkan kepada orang lain," ungkap Darul. Padahal menurut dia, RPJMDes merupakan babon atau kitab suci kepala desa untuk mewujudkan mimpi politiknya. "Misal kepala desa punya mimpi pengentasan kemiskinan, harus diterjemahkan ke dalam RPJMDES dan RKPDes (rencana kerja pembangunan desa)," saran dia. Darul mendorong agar kepala desa memprioritaskan program pemberdayaan dalam menyusun program. Ia meminta program fisik yang selama ini dominan harus dikurangi. "Program itu harus berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat desa, terutama masyarakat miskin dan masyarakat marjinal," imbuhnya. Darul menyadari, tugas kepala desa sangat berat. Karena nyaris semua problem di tingkat bawah oleh rakyat dibebankan ke kepala desa. Tapi legislator asal Pulau Masalembu itu menegaskan agar kepala desa yang telah dimandatkan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah tidak mengeluh atas beban yang dipikul. "Jangan sampai jadi pengeluh atas janji republik, jangan sampai kepala desa tidak ikut menyemai optimisme di atas warga desa. Sebab saudara-saudara ketika ditakdir menjadi kepala desa berarti telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di republik ini. Jadi berhentilah mengeluh," pesannya. Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Sumenep itu kemudian mengingatkan para kepala desa untuk memperkuat wawasan kebangsaan di tingkat desa. Ia menyinggung masalah itu karena Kabupaten Sumenep tengah menjadi sorotan atas penangkapan terduga teroris beberapa waktu lalu. "Sebagai kepala desa yang diberi mandat oleh negara wajib memperteguh UUD 1945, NKRI dan Pancasila. Bahwa Pancasila sebagai asas negara sudah final," tandas Darul. *(aan)*