Probolinggo, Memorandum.co.id - Tiga hari terakhir, nelayan di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, berhenti melaut karena solar habis.
Mashudi, nelayan setempat mengatakan, ada ratusan nelayan di wilayah Paiton, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. “Sejak hari Senin kemarin kami tidak melaut. Kapal kami tidak ada solar. Mau beli solar di SPBU sudah gak ada lagi. Terpaksa kami hanya mondar-mandir di bibir pantai, sebagian memperbaiki alat tangkap ikannya,” ujar Mashudi, Rabu (20/11).
Basri, nelayan lainnya mengungkapkan hal serupa. Seluruh SPBU di Kecamatan Paiton, stok solarnya mulai habis. Ia kesulitan mendapatkan solar. Dan terpaksa seluruh kapal harus bersandar. “Kalau memang mau dinaikan harga solar ini, naikan saja. Jangan membingungkan kami untuk mendapatkan solar. Kami lebih setuju meski harga solar harus naik harganya, daripada kesulitan seperti ini,” terang Basri.
Sementara itu, Humas Pertamina MOR V Malang, Rustam Aji mengatakan, kebutuhan masyarakat akan bahan bakar solar cukup tinggi. Bahkan melebihi kuota subsidi yang disediakan pemerintah. "Di Jatim, over (melebihi kuota) rata-rata 20 persen. Ada daerah yang over 9 persen, ada yang sampai 40 persen. Tapi rata-ratanya over 20 persen," katanya beberapa waktu lalu kepada wartawan.[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="baca juga" background="" border="" thumbright="no" number="4" style="list" align="left" withids="" displayby="tag" orderby="rand"]
Untuk Kabupaten Probolinggo, kuota solar tahun 2019 ditetapkan sebanyak 39.190 kilo liter. Namun sampai Oktober 2019, realisasinya sudah 41.820 kilo liter. Sedangkan untuk Kota Probolinggo, kuota tahun 2019 ditetapkan sebesar 21.850 kilo liter. Tapi sampai Oktober 2019, Pertamina sudah menyalurkan solar sebanyak 22.940 kilo liter.
Rustam mengatakan, kondisi seperti ini tak hanya terjadi di Probolinggo atau di Jatim. Tapi juga di provinsi lain se-Indonesia. Karena itu, Pertamina melakukan pengendalian, sambil lalu melapor ke pemerintah. Pengendalian ini dilakukan Pertamina sejak 1 November lalu. Penyaluran BBM bersubsidi ke daerah-daerah, dikurangi sekitar 10 persen dari jumlah biasanya.
Sampai kapan kondisi ini akan berlangsung? "Paling tidak sampai akhir tahun. Tapi lihat perkembangan di lapangan juga. Bagaimana informasi masyarakat, bagaimana pemberitaan media," terang Rustam.(yd/sr/gus)