Pengangguran Tinggi, Komisi A: Pemkot Fasilitasi Pencaker dengan Perusahaan

Surabaya, memorandum.co.id - Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya pada 2021, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pahlawan masih tinggi. Yakni, mencapai 151.976 jiwa atau sekitar 9,68 persen dari penduduk angkatan kerja yang mencapai 1,57 juta jiwa. Tak ayal, banyak masyarakat metropolis yang hingga kini masih bersusah payah mencari pekerjaan. Terlebih, pascapandemi Covid-19. Salah satunya Amar, warga RT 1/RW 5, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut. Dia mengeluhkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Kendati bermukim di kawasan industri Rungkut SIER, akan tetapi tak menjamin kemudahan dalam memperoleh pekerjaan. Oleh sebab itu, Amar berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat memfasilitasi pemuda sepertinya. Total ada belasan di permukimannya yang masih menganggur. Setidaknya, kesulitan menembus kawasan industri SIER dapat lebih mudah apabila dijembatani oleh pemkot. “Kita tinggal di dekat kawasan industri, tetapi sulit untuk melamar ke sana. Kebanyakan yang diambil dari luar Surabaya. Kan ini aneh. Kita harap pemkot dapat memfasilitasi. Beri kita pelatihan yang dibutuhkan, kemudian didistribusikan ke perusahaan-perusahaan yang ada di SIER,” harap Amar, Kamis (27/10/2022). Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i mendorong agar pemkot lebih hadir terhadap warga Surabaya. Terutama bagi para pencari kerja (pencaker). Misalnya dalam kasus tersebut, maka menjadi tanggung jawab pemkot untuk ikut andil dalam menghubungkan pencaker ke perusahaan. “Jadi tidak sekadar memberikan keterampilan melalui pelatihan saja, tetapi juga bagaimana menghubungkan pencaker ke perusahaan. Bila kemudian ada perusahaan yang membutuhkan pegawai dengan skill tertentu, maka pemkot harus hadir menyiapkan pelatihan. Baru kemudian didistribusikan,” terang Imam. Lebih jauh, Imam mengatakan bahwa ada solusi paling mutakhir untuk mengentaskan masalah pengangguran hingga kemiskinan. Yakni dengan mempersiapkan big data yang terstruktur mengenai kondisi masyarakat. Melalui big data tersebut, maka nantinya akan lebih mudah mengetahui jumlah pengangguran di tingkat kelurahan. Kemudian selain dapat menghimpun data statistik masyarakat, juga dapat menampilkan secara rinci sebaran perusahaan. “Pemkot saat ini sedang menyiapkan profiling. Semacam big data. Ini kita dorong terus agar benar-benar terealisasi pada 2023. Nantinya dengan profiling tersebut, maka akan diketahui jumlah pengangguran di tingkat kelurahan. Kira-kira apa keterampilannya itu juga bisa diketahui nanti,” ungkap Imam. “Dengan begitu, pemkot bisa tahu mana yang belum kerja. Itu nanti yang diprioritaskan, diberi keterampilan, lalu dihubungkan ke perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di kelurahan tersebut. Melalui big data, semuanya bisa diintervensi secara terperinci. Tak hanya pengangguran, tetapi juga kemiskinan dan lainnya," tambah politisi NasDem ini. (bin)