Jadi Percontohan Penanggulangan Kemiskinan, Pemkot Surabaya Siap Entaskan Ribuan KK

Surabaya, memorandum.co.id - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, Kota Surabaya mendapat perhatian langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI). Yakni, dipilih menjadi daerah percontohan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini tak terlepas dari upaya Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya yang berkomitmen dalam mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan. Karenanya, program Padat Karya menjadi andalan dalam aktualisasi konsep penanggulangan kemiskinan. Sebab, melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengelola aset milik pemkot. “Yang ada di benak saya adalah bagaimana anggaran pemerintah itu bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Di situlah anggaran pemkot bisa dikerjakan oleh warga Surabaya, seperti pembuatan seragam sekolah dan paving yang membuat penurunan kemiskinan cukup cepat,” kata wali kota, Senin (24/10). Total ada 9 pemerintah daerah (pemda) yang menjadi pilot project penerapan RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan pada tahap pertama. Lalu 23 pemda pada tahap kedua. Eri memaparkan, dengan RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan, maka tata kelola birokrasi akan semakin berjalan dengan baik dalam mengakselerasi penurunan angka kemiskinan. Eri mengatakan, pada 2023, pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk pemberdayaan masyarakat. Anggaran tersebut untuk menyuntik program Padat Karya yang melibatkan MBR dan UMKM. Harapannya, dapat mendongkrak perekonomian masyarakat sekaligus memangkas tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. “Ternyata langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya itu dipantau oleh Kementerian PANRB. Sehingga kami kemarin tanda tangan perjanjian MoU untuk pengentasan kemiskinan. Surabaya ini adalah contoh untuk cara percepatannya. Nanti dibahas kembali karena akan diterapkan ke wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia,” ungkap wali kota. Di sisi lain, Cak Eri mengatakan bahwa jumlah angka kemiskinan di kota surabaya mencapai 200 ribu KK yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. Data ini merupakan data yang diberikan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI. Selanjutnya, pemkot melakukan kroscek melalui aplikasi Chek In Warga, yang hasilnya banyak KK yang tinggal di luar Kota Surabaya. “Ternyata banyak yang tidak ada di Surabaya. Lalu, data itu sudah berubah karena pemkot memiliki bukti foto rumah beserta aset yang dimiliki warga. Ini yang akan saya sampaikan datanya kepada Pak Menteri, sehingga yang betul membutuhkan dari 200 ribu KK yang masuk desil 1 dan 2 itu akan kita selesaikan di tahun 2023. Kita lihat posisi kecamatan mana yang paling banyak, itu yang kita gempur dulu,” pungkas Eri. (bin)