Pakar: Tugas Wali Kota Turunkan Kemiskinan

Surabaya, memorandum.co.id - Pakar kebijakan publik dari Universitas Negeri Surabaya, Dr Moch Mubarok Muharam menilai Wali Kota Surabaya harus bisa menunjukkan penurunan angka kemiskinan. Mubarok mendorong Pemkot Surabaya lebih berbenah. Sehingga kemiskinan menurun, dan jangan sampai bertambah. “Peran pemimpin daerah punya encorage (memberi semangat) agar warga mempunyai kemamuan untuk menjalankan usaha ekonoki produktif,” tegas dia, Selasa (18/10/2022). Untuk diketahui saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah melakukan verifikasi dan kroscek (pencocokan) 23.523 data kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat. Data tersebut berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan tahun 2019. Masih lanjut dia, kepala daerah atau wali kota memberikan fasilitas, agar usaha warga bisa berkembang. “Jangan sampai angka kemiskinan tidak turun. Sebab kegiatan wali kota turun ke bawah (turba) ke masyarakat. Jika tidak mau disebut hanya pencitraan,” urai dia. Doktor alumnus Fisip Unair ini, menyebutkan pemerintah kota harus menjadi penyemangat. Terkait inflasi ekonomi. “Tidak membuat perekonomian menurun. Tugas kepala daerah harus bisa mengatasi hambatan, baik internal atau eksternal,” tegas dia. Berdasarkan hasil kroscek 23.523 data kemiskinan ekstrem milik pemerintah pusat, ternyata data yang berasal dari pemerintah pusat itu berdasarkan tahun 2019. “Jangan jadi alasan, Pemkot Surabaya harus kroscek,” terang dia. Terpisah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, sekarang ini pihaknya tengah melakukan verifikasi sekaligus pencocokan data kemiskinan ekstrem dengan pemerintah pusat dan provinsi. Hasil dari kroscek itu selanjutnya akan disampaikan untuk update data ke pemerintah pusat. (day)