Anak-anak Eks PSK Dolly Belum Kantongi Akta, DPRD Surabaya Desak Pemkot Beri Perhatian

Surabaya, memorandum.co.id - Intervensi Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya terhadap kawasan eks lokalisasi Dolly begitu tinggi. Namun sayang, bentuk perhatian pemkot belum menyeluruh. Masih ada yang terdampak dan butuh bantuan, akan tetapi luput diperhatikan. Seperti misalnya, ada sebanyak enam anak berusia 11 bulan hingga 15 tahun yang belum memiliki surat administrasi kependudukan (adminduk), mulai dari akta kelahiran, KTP, dan KK. Bahkan dua dari enam anak tersebut lahir dari rahim pekerja seks komersial (PSK) eks Dolly. Hal ini terungkap saat anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, mengunjungi Panti Asuhan Bilyatimi, yang berada tidak jauh dari kawasan Dolly. "Saya prihatin ketika mendengar kabar ada beberapa anak yang tinggal di panti asuhan, yang kemudian tidak memiliki surat adminduk, dan itu di antaranya adalah anak yang dulu ibunya bekerja (PSK) di Dolly," ujar Imam, Rabu (12/10). Oleh sebab itu, Imam meminta Pemkot Surabaya untuk segera menaruh perhatiannya. Sebab menurutnya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan administrasi kependudukan "Selama ini, kawasan Dolly kan kelihatannya sudah diurusi, banyak program yang selalu ditaruh di sana, tapi ternyata dampak dari penutupan Dolly itu sampai saat ini masih ada. Berarti bentuk intervensi pemkot belum menyeluruh," ucap politisi NasDem ini. Imam berharap, temuannya ini dapat segera ditindaklanjuti oleh jajaran pemkot. Baginya, surat adminduk sangat penting. Terutama berkaitan dengan masalah pendidikan dan kesehatan. "Sangat mengherankan, karena Kota Surabaya harusnya sudah tidak boleh ada lagi yang tak memiliki adminduk. Karena kalau anak itu tidak punya NIK, tidak punya akta, anak itu nanti tidak bisa bersekolah, lalu pemerintah juga tak bisa mengintervensi di sektor lainnya," tandas Imam. Sementara itu, Kepala Pengasuh Panti Asuhan Bilyatimi, Nur Fadilah, membenarkan bahwa ada sebanyak 6 anak yang belum memilili surat adminduk. Fadilah mengaku telah melakukan upaya untuk mengurus, namun dua tahun terakhir ini tak kunjung rampung. "Ada dua anak yang lahir dari ibu yang bekerja di Dolly. Usia satu tahun dan lima tahun. Sisanya dikarenakan asal-usul orang tuanya tidak diketahui. Kita sudah berusaha mengurus tapi belum selesai-selesai selama dua tahun ini," terangnya. Fadilah mengungkapkan, Bilyatimi merupakan panti asuhan rujukan dari Pondok Dolly. Banyak balita yang dulunya dititipkan ke Bilyatimi. Ada yang atas permintaan dari tokoh masyarakat Dolly, ada pula dari ibu eks PSK Dolly yang menyerahkan ke panti. "Total ada 40 anak yang kita asuh di Bilyatimi," kata dia. Selama ini, belum ada perhatian konkrit yang diberikan oleh pemkot. Hanya bantuan permakanan. Itu pun dari 40 hanya 19 anak yang diberikan. Di antaranya tidak dibantu permakanan karena tak memiliki surat adminduk. "Tidak dapat bantuan permakanan karena tidak punya adminduk, lalu ada yang tidak dapat karena berasal dari luar daerah Surabaya," ujar Fadilah. Kendati tak ada bantuan tersebut, pihaknya tak masalah. Namun yang terpenting baginya adalah surat adminduk untuk anak-anak yang belum memilik akta dan NIK. "Yang sekarang sangat dibutuhkan itu akta kelahiran dan NIK untuk anak-anak. Karena kalau tidak ada itu ya susah dapat bantuan, terutama tidak bisa bersekolah," kata dia. "Harapan kita, paling tidak pemerintah kota itu memperhatikan, walaupun tidak di kebutuhannya, tapi mengurus adminduknya dipermudah. Supaya kita sebagai pengasuh bisa gampang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi sudah ada KIS, KIP, atau yang lainnya. Kalau tidak ada dokumen kependudukan, maka tidak bisa dapat fasilitas dari pemerintah," tambah Fadilah. (bin)