Lamongan Rujukan Pembelajaran Stunting 34 Provinsi

Lamongan, Memorandum.co.id - Pemkab Lamongan dinilai sukses melakukan percepatan penurunan angka stunting. Karena itu pemerintah pusat menjadikan Lamongan sebagai lokasi studi pembelajaran program penurunan stunting. Sebanyak 255 orang peserta Workshop Penganggaran Berbasis Data Capaian Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting dari Kementerian Dalam Negeri  RI yang merupakan perwakilan 34 provinsi tersebut diterima Bupati Fadeli di Pendopo Lokatantra kemarin sore. Perwakilan masing-masing provinsi ini meliputi dari bappeda, dinas kesehatan, dinas pemberdayaan masyarakat desa, dinas PU dan perumahan rakyat, dinas sosial, dan dinas pertanian. Kasubdit Kesehatan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Arifin Effendy Hutagalung mengungkapkan, tujuannya datang untuk belajar dari kesuksesan Kabupaten Lamongan. “Kunjungan ini dalam upaya untuk melihat upaya daerah untuk memfasilitasi bagaimana proses penguatan kapasitas dalam upaya penurunan stunting. Tak hanya itu, kami juga ingin mengadaptasi upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pencegahan dan penurunan stunting,” ungkap Arifin Effendy Hutagalung. Bupati Fadeli meyambut baik kunjungan peserta workshop Kemendagri itu. Dia menjelaskan berbagai kebijakan penurunan stunting yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dikatakan olehnya, pada  2017 masih terdapat 23 persen stunting, yang kemudian turun menjadi 15,64 persen pada Februari 2018, dan menjadi 10,17 persen pada gustus 2018.“Data terakhir, sudah turun lagi menjadi 9,57 persen pada Februari 2019,” katanya menjelaskan. Sementara alokasi anggaran yang digelontorkan untuk penurunan stunting sebesar Rp 6.232.512.100 yang dikelola oleh 15 OPD. Beberapa diantaranya adalah dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas ketahanan pangan, dinas sosial, serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Fadeli juga menyebutkan bahwa di tahun 2019 terdapat 10 desa prioritas penurunan stunting. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 31 desa prioritas pencegahan stunting. Penambahan jumlah desa prioritas ini menurutnya bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting. Pemkab Lamongan menurutnya juga melakukan intervensi spesifik pencegahan stunting dengan pola asuh dan pola makan yang telah dilakukan sejak tahun 2013. “Kita juga melakukan pendampingan semua balita stunting di Kabupaten Lamongan. Audit stunting juga akan dilakukan untuk mengetahui penyebab stunting semua balita di 27 kecamatan. Laporan perkembangan balita stunting akan dilaporkan setiap tiga bulan sekali dengan melakukan pengukuran yang dilaporkan pada Dinas Kesehatan,” jelas Fadeli. Berbagai inovasi Pemkab Lamongan di bidang kesehatan seperti Forum Aku Cinta Anak Lamongan (FACA), Lepaskan Pasung Memanusiakan Pasien Jiwa (Lesung si Panji), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan Sistem Informasi Posyandu (SIP) secara online juga berperan dalam percepatn penurunan. (*/udi)