Proyek Penanggulangan Banjir Baru Separuh Jalan, Terancam Tak Tuntas 

Proyek drainase di Jalan Frontage Wonokromo yang menelan Rp 2 miliar. Surabaya, memorandum.co.id - Tahun ini, penanggulangan banjir menjadi prioritas kerja Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya. Pemkot telah melakukan pemetaan dan mengantongi data sejumlah wilayah yang rawan banjir. Hingga September 2022, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya menyebut progres pembangunan fisik telah mencapai 55 persen. Sedangkan target penyelesaian tersisa tiga bulan. Karena itu, pihaknya terus mengebut pengerjaan proyek tersebut, mulai dari normalisasi saluran, pembuatan saluran baru, crossing saluran, rumah pompa, hingga peninggian jalan. “Kita terus kebut karena tersisa tiga bulan ini. Prioritas pusat kota dan wilayah selatan. Barat sudah hampir selesai. Untuk progresnya sudah mencapai, ya sekitar 55 persen lah dari sekitar 100-an paket proyek,” ujar Kepala DSDABM Lilik Arijanto, Jumat (16/9/2022). Tak dapat dipungkiri, banjir kerap menerjang metropolis terutama pada saat musim hujan. Sejumlah wilayah tergenang, bahkan di kawasan Surabaya Selatan air baru surut setelah berjam-jam. Begitu pun di pusat kota. Oleh sebab itu, DSDABM gencar melakukan pengerukan sedimen, pelebaran dan pendalaman drainase, hingga mengkoneksikan antarsaluran. Selain itu, penambahan crossing saluran juga dikerjakan. Lilik mengungkapkan, sejauh ini, untuk pemasangan box culvert di sekitar Jalan Panglima Sudirman belum sepenuhnya tuntas. Misalnya, di Jalan Kenari dan Embong Kenongo. Termasuk pembuatan crossing di Jalan Kayoon. Masih ada penanaman box culvert di lokasi sehingga membahayakan pengguna jalan. Saluran itu, nantinya harus terkoneksi satu sama lain. Harapannya, saat hujan deras, debit air tidak meluap. ”Kita optimistis bisa tuntas sampai akhir tahun ini,” tegas Lilik. Dari sekitar 100 proyek penanggulangan banjir tersebut, 70 lebih merupakan proyek pengerukan, pembangunan, dan pemeliharaan saluran. Kemudian ada 3 proyek pembangunan rumah pompa baru. Sisanya, proyek pembebasan lahan, pemeliharaan jalan, pembangunan jalan atau pavingisasi. Keseluruhan dianggarkan Rp1,167 triliun. Menilik ini, DSDABM menargetkan pada 19 Desember nanti pengerjaan 70 titik saluran akan rampung. “Semua on progres. Tanggal 19 Desember harus klir semua,” tuntasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mendesak DSDABM untuk terus menggenjot pengerjaan proyek penanggulangan banjir. Mengingat, serapan anggaran untuk pengendalian banjir masih sangat rendah. Yakni, 26,5% dari Rp568 miliar. Dia mendorong DSDABM harus betul-betul ekstra keras, baik dalam pengawasan pembangunan fisik, pengadaan barang dan jasa, hingga terselesaikannya seluruh pekerjaan fisik pengendalian banjir. “Jangan sampai menjadi sisa anggaran yang tidak terserap, sebab masyarakat Surabaya sudah sangat menunggu wilayahnya bebas banjir,” kata politisi PKS ini. Aning juga tak memungkiri, bila proyek penanggulangan banjir terbilang lamban. Misalnya, normalisasi Sungai Avur Wonorejo yang baru dikerjakan baru-baru ini. Padahal, menurut Aning seyogyanya bisa dimulai jauh hari dan lebih awal. Namun DSDABM memilih mengerjakan berdekatan dengan musim hujan. Hal ini dinilainya sangat tidak efektif. “Padahal program normalisasi itu sudah dianggarkan murni pada Desember 2021, maka semestinya mulai dikerjakan Januari 2022. DSDABM harus memperbaiki lagi bagaimana mengatur manajemen pengerukan,” ujarnya. Sedangkan anggota Komisi C DPRD Surabaya Sukadar mengatakan, proyek penanganan banjir harus segera dikerjakan setelah APBD digedok dengan mulai melakukan lelang. “Kalau hingga saat ini, saya yakin masih belum menyeluruh pengerjaannya. Masyarakat masih menunggu kapan tempatnya dilakukan perbaikan dalam penanganan banjir,” kata Sukadar. Bahkan, politisi PKB ini pesimistis proyek penanganan banjir rampung pada bulan Desember. “Efektif kerja paling tidak sampai 25 Desember. Saya lihat baru 49 persen,” tandasnya. (bin)