Cegah Korupsi, KPK Minta Istri Pejabat Pemprov Kritis Pendapatan Suami di Luar Gaji

Surabaya, memorandum.co.id - Menekan terjadinya tindakan korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemprov Jatim menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi pejabat eselon satu dan dua dan keluarga di Hotel Wyndham, Surabaya, Selasa (30/8/2022). Menariknya, upaya pencegahan tindak korupsi ini, tidak hanya diikuti para pejabat. Namun mereka membawa serta pasangan masing-masing, baik istri atau suaminya. Direktur Jejaring Pendidikan KPK RI Aida Ratna Zulaiha menyampaikan proses pencegahan korupsi, KPK memiliki 3 strategi utama. Pertama, strategi pendidikan yang dilakukan dalam rangka menanamkan nilai supaya orang tidak ingin atau tidak mau korupsi. Strategi kedua adalah strategi pencegahan dilakukan melalui upaya upaya pencegahan dan perbaikan sistem supaya orang tidak bisa korupsi. Strategi ketiga adalah strategi penindakan dilakukan melalui proses penanganan perkara mulai dari penyelidikan penyidikan penuntutan hingga eksekusi supaya orang kemudian takut dan jera. “KPK selalu mengingatkan tentang pentingnya nilai-nilai integritas agar selalu ditanamkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sebagai bagian dari perilaku anti korupsi,” tegasnya. Aida Ratna Zulaiha berharap bahwa dengan kegiatan bimbingan teknis keluarga berintegritas ini diharapkan dapat menumbuhkan dan melaksanakan kembali nilai-nilai integritas dalam kehidupan keluarga. “Mengingatkan keluarga kita untuk saling mengingatkan saling peduli dan menyayangi hidup rukun. Penuh kasih sayang dan menanamkan nilai-nilai moral yang baik,” tandasnya. Ia berharap tiap pasangan (pejabat), untuk harus kritis pada pendapatan suami atau istri di luar gaji. “Dan tidak menuntut secara berlebihan pada pasangan masing-masing agar terhindar dari perilaku korupsi,” pungkasnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir secara langsung membuka bimtek secara khusus mengapresiasi KPK RI atas penyelenggaraan Bimtek Keluarga Berintegritas. Ia berharap peserta yang melibatkan keluarga akan menjadi benteng utama. Khususnya dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan. Langkah preventif dan edukatif anti korupsi berbasis keluarga. Diharapkan bisa mengungkit integritas masing-masing pejabat di lingkungan Pemprov Jatim. “Pola ini dilakukan agar sama-sama bisa saling memahami betapa pentingnya menjaga integritas berbasis keluarga untuk menghindari perilaku koruptif,” ungkap Khofifah. Khofifah berharap kegiatan ini bisa dilakukan rutin atau berkala. Ini penting, sebab integritas dalam diri sesorang harus terus menerus dipompa dan diinjeksi demi menghindari adanya distorsi. “Integritas itu memang harus terus dipompa dan diinjeksi karena kadang ada godaan dan ujian sehingga bisa tereduksi ,” ujarnya. Gubernur yang juga mantan Kemensos RI ini, berharap pemberdayaan masyarakat melalui entitas terkecil (keluarga) mampu memperkuat integritas diseluruh ASN Pemprov Jatim. “Keluarganya kuat berintegritas, komunitasnya berintegritas, maka seluruh ASN berintegritas,” tegasnya. (day)