DPRD Surabaya: Pemkot Hanya Fasilitasi UMKM Bermodal Miliaran

Surabaya, memorandum.co.id - Komisi bidang perekonomian DPRD Surabaya merasa prihatin dengan konsep pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Pasalnya, pelaku UMKM yang diberdayakan bukanlah UMKM kecil, melainkan pengusaha besar yang mengantongi modal miliaran. Salah satu kasusnya yakni, pengadaan seragam, tas, dan sepatu untuk siswa SD dan SMP yang berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemkot memiliki misi memberikan perlengkapan sekolah gratis dengan memberdayakan penjahit lokal. Namun dalam pelaksanaannya, puluhan pelaku UMKM yang digandeng oleh pemkot untuk membuat perlengkapan sekolah tersebut merupakan pengusaha mainstream yang memang memiliki modal. Sedangkan pelaku UMKM yang tak mampu memproduksi dalam jumlah banyak, karena keterbatasan modal, tidak diberdayakan. Fakta ini memantik kekecewaan Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz. Menurut dia, semestinya pemkot menjembatani pelaku UMKM yang tak berkecukupan dalam modal. Disokong terlebih dahulu. Dengan begitu, niat pemkot meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM tercapai. “Kami mendesak pemkot untuk merubah sistem dalam pengadaan seragam gratis yang memberdayakan pelaku UMKM. Jadi menurut saya, sistemnya yang saat ini itu kapitalis, karena hanya UMKM pemilik modal saja yang dipakai. Itu harus diubah, dengan cara PO (pre order, red) atau dengan di-DP (down payment, red) dulu 50 persen atau dikasih duit dulu, kan tidak masalah. Kalau terus seperti ini ya tidak usah ngomong UMKM, bilang saja pengusaha besar, tidak usah ngomong UMKM,” ucap Mahfudz, Kamis (25/8/2022). Politisi PKB ini menjelaskan, spirit UMKM ialah berangkat dari warga atau rakyat kecil yang berusaha untuk mencari makan lewat bisnis usahanya. Mayoritas pelaku UMKM masih butuh sokongan modal. Sedangkan yang terjadi di Kota Pahlawan, pemberdayaan UMKM yang dianut oleh pemkot berbeda dengan legislatif. Karena itu, dia berharap pemkot benar-benar memahami konsep pemberdayaan UMKM dan mendorong wali kota merubah sudut pandangnya. “Jadi, UMKM yang ada di benak saya adalah berusaha sekarang untuk dimakan besok. Para UMKM ini mereka kerja, berusaha untuk mencari makan, lalu pendapatannya untuk kebutuhan besok. Sedangkan kalau di mata pemkot, siapapun pengusaha yang punya modal 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar dan seterusnya itu adalah UMKM. Dan yang saya tangkap sampai detik ini, UMKM yang difasilitasi oleh pemkot, baik dari dinkop maupun dari disbudporapar, itu UMKM yang punya modal gede semua,” tandas politisi muda ini. Contoh lain diungkapkan Mahfudz yakni, soal rencana merealisasikan street food di destinasi wisata Kya-Kya. Lagi-lagi, UMKM yang akan mengisi tenan di sana mayoritas merupakan produk ternama dan memiliki modal besar. Sebut saja seperti House of WOK, Loving Life Vegetarian Restaurant, Jokopi, Kampoeng Timbel, Bebek Semangat, Coffee TGC, dan lain sebagainya. Total ada 38 produk ternama di bawah naungan Apkrindo yang akan mengisi destinasi wisata Kya-Kya. Sedangkan pelaku UMKM dari masyarakat sekitar diberikan porsi lebih sedikit. Yakni, hanya 10 tenan. Lalu kelompok sadar wisata (pokdarwis) setempat diberi jatah 5 tenan. “Saya melihat list UMKM yang akan menempati stan atau tenan di Kya-Kya itu didominasi produk ternama dan sudah besar, seperti House of Wok, Jokopi, itu kan UMKM yang sudah punya brand semua. Lah ini yang harus diperbaiki oleh pemkot. Sebab UMKM sesungguhnya adalah mereka yang jualan pecel, es dawet, rujak cingur, itu UMKM. Bukan yang memiliki modal dan brand besar itu,” cetusnya. “Jadi ketika Wali Kota Surabaya bilang akan memberdayakan UMKM, maka pertanyaannya UMKM yang mana? Ternyata UMKM yang sudah punya modal miliaran,” sambung Wakil Ketua Fraksi PKB ini. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos menjelaskan, soal pengadaan seragam, tas, dan sepatu gratis saat ini terus berjalan. Total ada 21 UMKM yang dibina secara intens untuk memproyeksikan kebutuhan itu. “21 UMKM itu semua sudah kita bina, kita latih, dan sudah kita dampingi. Selain itu, mereka juga sudah terdaftar di e-katalog dan di SIPLah (sistem informasi pengadaan sekolah, red). Dan khusus pengadaan seragam, pelaku UMKM harus terdaftar di SIPLah. Untuk teknis pengadaannya, seperti siapa yang milih, kapan pengiriman, itu teman-teman dari dispendik dan sekolah yang bisa menjawab, kita tidak bisa masuk di situ, kita hanya mendorong untuk UMKM ini ayo gawe seragam, ayo gawe sepatu, begitu,” urai Bang Yos, sapaan karib Fauzie Mustaqiem Yos. Disinggung soal pelaku UMKM yang keterbatasan modal, Yos mengaku pihaknya siap menjembatani pelaku UMKM dengan pihak bank. Supaya pedagang mendapatkan bantuan modal. Harapannya, pinjaman itu bisa digunakan untuk membantu usaha para pelaku UMKM di sektor bisnisnya. “Kalau belum memiliki modal, bisa datang ke kita, nanti kita bantu fasilitasi, kita kenalkan ke Bank Jatim, BPR, atau bank yang lainnya. Terus terang, biasanya kalau teman-teman UMKM itu masalah modalnya terkendala dengan aturan perbankan. Misal, dia tidak boleh masuk kredit macet, lalu harus punya jaminan, nah kendalanya di situ,” jelasnya. Sedangkan mengenai UMKM yang akan mengisi tenan di Kya-Kya, Yos tak memungkiri memang ada sejumlah brand besar di bawah naungan Apkrindo mendominasi. Namun, kata dia, hal itu sebagai sebuah pancingan. Pengusaha branded tersebut tidak akan ada di sana dalam jangka waktu yang lama. “Itu konsep awal hanya sebagai pancingan, bukan berarti nanti dia yang branded itu di situ terus. Jadi kita nanti akan ada soft launching Kya-Kya, nah hari pertamanya yang branded itu. Karena secara otomatis mengundang daya tarik orang,” jelas Yos. Disinggung soal teknis maupun kontrak dagang para brand besar tersebut, Yos tak dapat berkomentar banyak. Sebab, menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga (Disbudporapar) Surabaya untuk memaparkan. Namun begitu, Yos memastikan pelaku UMKM lokal dari setiap kelurahan di Kecamatan Pabean Cantikan juga dilibatkan. Totalnya mencapai 45 UMKM, per kelurahan mendelegasikan 10 UMKM. Kemudian digilir bergantian sesuai jadwal. “UMKM binaan dari dinkopdag ada 45. Itu yang biasa, lokal ya, bukan yang branded. Untuk mekanismenya nanti akan kita rapatkan, biasanya digilir bergantian setiap dua minggu sekali. Jadi kita tetap menggandeng UMKM lokal untuk menempati stan di destinasi wisata Kya-Kya,” tuntas Yos. (bin)