Politisi Demokrat Jatim Tolak Rencana Kenaikan BBM Subsidi

Surabaya, Memorandum.co.id - Kabar adanya kenaikan regulasi Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat rakyat resah. Karena itu, politisi senior Partai Demokrat Jawa Timur, Agusdono Wibawanto menolak rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Agusdono menilai kebijakan itu akan makin menyengsarakan masyarakat kecil yang masih terdampak akibat pandemi Covid 19. Apalagi kebijakan pemerintah telah beredar luas. "Pusat memang belum menyampaikan terbuka. Seharusnya pemerintah menyadari selama ini masyarakat terbatas kondisi ekonominya. Kalau menaikkan BBM subsidi masyaakat akan kelimpungan," katanya. Anggota DPRD Jatim dari Dapil Malang Raya itu menilai, skema pemberian bantuan tunai tidak akan berdampak signifikan, ketika harga barang mulai melonjak tajam, dampak dari kenaikan BBM kedepan. "Walaupun pemerintah menyediakan BLT, pertanyaan kedua apakah BLT bisa menyerap semua kalangan," tambahnya. Seperti diketahui, pemerintah disebutkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu akan menaikkan harga BBM subsidi, terutama jenis Pertalite, pada pekan depan. Dia mengkritisi kebijakan pemerintah yang jor-joran untuk membangun infrastuktur. Kondisi itu membuat beban APBN berat, sehingga subsidi untuk BBM dicabut. "Kalau tidak ada dana infrastukur ya itu dikurangi jangan beban yang ditambah diberikan kepada rakyat. Cukai rokok juga sudah naik hampir 11,6 persen pada tahun 2022," jelasnya. Dikatakan dia, seharusnya, pemerintah tidak langsung menaikkan BBM. Tetapi ada solusi pembatasan BBM, dengan mengalokasikan BBM subsidi untuk masyarakat kelas menengah kebawah. Dia khawatir, kalau subsidi BBM dicabut jumlah warga miskin akan melonjak tajam. "Ini akan menjadi beban masyarakat dan inflasi akan tinggi dan akan menjadi beban masyarakat. Harusnya pemerintah jangan mengambil langkah enak, harus ada pembatasan. Pom bensin yang ada di perkotaan dihabiskan pertalitenya. Tetapi pom bensin di desa-desa harus disediakan," tegasnya. (day)