Surabaya, Memorandum.co.id - Kebutuhan mendorong potensi ketahanan pangan, DPRD Jatim berharap PT Jatim Graha Utama (JGU) melepas anak usahnya PT Puspa Agro untuk berdiri sendiri. Anggota DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, hasil kajian Pemprov Jatim disebutkan PT Jatim Graha Utama (JGU) harus melepas anak usahnya yakni PT Puspa Agro. Karena itu, DPRD Jatim meminta agar BUMD milik Pemprov itu segera diubah menjadi perusahaan pangan. Dimana perusahan pangan ini untuk menampung komoditas pertanian dan peternakan. Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, sesuai kajian dari Pemprov Jatim. Salah satu alasannya, karena PT Puspa Agro terus merugi, sehingga harus merumuskan strategi bsinis baru, agar semakin sehat. “Hasilnya kajian biro perekonomian memang harus Spin Off. Artinya semua ini sudah menguara di satu muara. Tinggal proses hukumnya, pertama merubah Perdanya jadi ada dasar hukumnya,” kata anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim itu. Anggota DPRD Jatim dari Dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo itu menandaskan, pembentukan BUMD pangan di Jatim harus secepatnya dilakukan. Pasalnya, ancaman krisis pangan sudah di depan mata, sehinga Jatim harus meningkatkan produktifitas pertanian. “Sudah sewajarnya dan sudah waktunya puspa agro spin off lepas dari induknya yaitu JGU. Waktu hearing Komisi C minta kajian ke biro perekonomian (Pemprov Jatim). Namun ternyata sekarang ada tiga poin presiden menyampaikan kewaspadaan krisis pangan,” tambahnya lagi. Dikatakan dia, pembentukan BUMD pangan sebenarnya sudah sesuai dengan program kerja gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yakni Jatim Agro. Program tersebut untuk memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, kehutanan, perkebunan yang diharapkan dapat menyejahterakan para petani dan nelayan di Jatim. “Gubernur Khofifah meminta dibentuknya BUMD pangan dimana sesuai visi misi saat mengutarakan janji kampanyenya,” jelasnya. Karena itu, politisi Partai Golkar itu mendesak agar Pemprov Jatim segera mengusulkan Raperda untuk mendorong perubahan Puspa Agro, menjadi BUMD pangan. Agar, penyertaan modal dan fisibility study segera bisa dirumuskan. “Harus ada penyertaan modal sebagai start awal BUMD yang baru lepas ini modalnya harus diambilkan dari APBD. Tetapi sebelum terjadi kita belum proses penganggaran karena tunggu statis hukumnya dulu. Hukum selesai proses penganggaran, modelnya bisnisnya seperti apa,” tambahnya. "Modal awalnya berapa, proyeksi keuntungan berapa. Dari ini apa yang disampaikan presiden betul bahwa kita harus waspada krisis pangan. Karena inflasi karena inflasi disebabkan bahan pangan. Ini harus diantisipasi," pungkasnya. (day)
Puspa Agro Didorong Jadi BUMD Pangan
Kamis 18-08-2022,12:51 WIB
Reporter : Aziz Manna Memorandum
Editor : Aziz Manna Memorandum
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Kamis 05-03-2026,06:42 WIB
Pastikan Mudik Aman, KAI Daop 9 Siapkan Armada Terbaik di Depo Jember
Kamis 05-03-2026,05:00 WIB
Perang Iran Ganggu Misi Irak ke Piala Dunia, Arnold Terjebak dan Visa Tersendat
Kamis 05-03-2026,17:06 WIB
Kode Redeem FC Mobile Terbaru Maret 2026, Spesial Ramadhan!
Kamis 05-03-2026,08:49 WIB
Jamu PSBS Biak di Brawijaya, Persik Kediri Bidik Poin Penuh
Kamis 05-03-2026,08:44 WIB
Buntut Aksi Rasisme, Persebaya Surabaya Resmi Laporkan Penghina Mikael Tata ke APPI
Terkini
Kamis 05-03-2026,22:23 WIB
Kecelakaan Tiga Kendaraan di Depan Taman Bungkul Surabaya, Pemotor Honda CBR Terluka
Kamis 05-03-2026,22:02 WIB
Khofifah Lantik Pengurus IKA Unair DKI Jakarta Periode 2025–2030, Perkuat Jejaring Alumni
Kamis 05-03-2026,21:57 WIB
Polres Kediri Kota Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim serta Duafa
Kamis 05-03-2026,21:47 WIB
Siaga Konflik Timur Tengah, BP3MI Jawa Timur Siapkan Skema Evakuasi PMI Asal Jatim
Kamis 05-03-2026,21:43 WIB