Surabaya, Memorandum.co.id - Kebutuhan mendorong potensi ketahanan pangan, DPRD Jatim berharap PT Jatim Graha Utama (JGU) melepas anak usahnya PT Puspa Agro untuk berdiri sendiri. Anggota DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, hasil kajian Pemprov Jatim disebutkan PT Jatim Graha Utama (JGU) harus melepas anak usahnya yakni PT Puspa Agro. Karena itu, DPRD Jatim meminta agar BUMD milik Pemprov itu segera diubah menjadi perusahaan pangan. Dimana perusahan pangan ini untuk menampung komoditas pertanian dan peternakan. Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, sesuai kajian dari Pemprov Jatim. Salah satu alasannya, karena PT Puspa Agro terus merugi, sehingga harus merumuskan strategi bsinis baru, agar semakin sehat. “Hasilnya kajian biro perekonomian memang harus Spin Off. Artinya semua ini sudah menguara di satu muara. Tinggal proses hukumnya, pertama merubah Perdanya jadi ada dasar hukumnya,” kata anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim itu. Anggota DPRD Jatim dari Dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo itu menandaskan, pembentukan BUMD pangan di Jatim harus secepatnya dilakukan. Pasalnya, ancaman krisis pangan sudah di depan mata, sehinga Jatim harus meningkatkan produktifitas pertanian. “Sudah sewajarnya dan sudah waktunya puspa agro spin off lepas dari induknya yaitu JGU. Waktu hearing Komisi C minta kajian ke biro perekonomian (Pemprov Jatim). Namun ternyata sekarang ada tiga poin presiden menyampaikan kewaspadaan krisis pangan,” tambahnya lagi. Dikatakan dia, pembentukan BUMD pangan sebenarnya sudah sesuai dengan program kerja gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yakni Jatim Agro. Program tersebut untuk memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, kehutanan, perkebunan yang diharapkan dapat menyejahterakan para petani dan nelayan di Jatim. “Gubernur Khofifah meminta dibentuknya BUMD pangan dimana sesuai visi misi saat mengutarakan janji kampanyenya,” jelasnya. Karena itu, politisi Partai Golkar itu mendesak agar Pemprov Jatim segera mengusulkan Raperda untuk mendorong perubahan Puspa Agro, menjadi BUMD pangan. Agar, penyertaan modal dan fisibility study segera bisa dirumuskan. “Harus ada penyertaan modal sebagai start awal BUMD yang baru lepas ini modalnya harus diambilkan dari APBD. Tetapi sebelum terjadi kita belum proses penganggaran karena tunggu statis hukumnya dulu. Hukum selesai proses penganggaran, modelnya bisnisnya seperti apa,” tambahnya. "Modal awalnya berapa, proyeksi keuntungan berapa. Dari ini apa yang disampaikan presiden betul bahwa kita harus waspada krisis pangan. Karena inflasi karena inflasi disebabkan bahan pangan. Ini harus diantisipasi," pungkasnya. (day)
Puspa Agro Didorong Jadi BUMD Pangan
Kamis 18-08-2022,12:51 WIB
Reporter : Aziz Manna Memorandum
Editor : Aziz Manna Memorandum
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Senin 18-05-2026,08:58 WIB
Soroti Kebijakan Pemkot Surabaya Blokir NIK Ayah Lalai Nafkah, Advokat: Progresif tapi Rawan Polemik Hukum
Senin 18-05-2026,17:13 WIB
Oknum Guru SMA Lumajang Diduga Cabuli Murid Laki-laki di Kamar Hotel Situbondo
Senin 18-05-2026,21:38 WIB
Terima Aliran Dana PKBM Rp 606 Juta, Pria Asal Bangil Ditahan Kejari Pasuruan
Senin 18-05-2026,08:43 WIB
Dukung Pemkot Surabaya Blokir NIK Mantan Suami, PA Surabaya: Nafkah Pascacerai Tidak Bisa Ditawar
Senin 18-05-2026,09:20 WIB
Pemkot Surabaya Dinilai Efektif Tekan Ayah Abai Nafkah, Dila: Ini Bentuk Perlindungan Perempuan dan Anak
Terkini
Selasa 19-05-2026,06:00 WIB
BI Sebut Cadangan Devisa Indonesia Masih Lebih dari Cukup Stabilkan Rupiah
Selasa 19-05-2026,05:45 WIB
Koreksi Rupiah Faktor Musiman, Menkeu dan BI Optimistis Menguat Lagi Juli 2026
Senin 18-05-2026,21:44 WIB
KPK Periksa 9 Saksi Kasus Korupsi Bupati Tulungagung Nonaktif di Polda Jatim
Senin 18-05-2026,21:38 WIB
Terima Aliran Dana PKBM Rp 606 Juta, Pria Asal Bangil Ditahan Kejari Pasuruan
Senin 18-05-2026,21:30 WIB