Wakil Ketua DPRD Tagih Realisasi Beasiswa SMA/SMK 

Reni Astuti Surabaya, memorandum.co.id -Memasuki catur wulan kedua tahun 2022, program beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya yang diperuntukkan kepada 13.415 pelajar SMA/SMK sederajat urung terealisasi. Hal ini menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Pimpinan DPRD Surabaya ini lantas mendesak agar Pemkot Surabaya dapat segera mencairkan program beasiswa yang diprioritaskan untuk siswa berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu. Bentuk intervensinya mencakup uang Rp 200 ribu per bulan dan seragam. "Saya mendorong dengan sangat kepada Pemkot Surabaya untuk segera mencairkan beasiswa SMA/SMK sederajat, karena secara anggaran kita sudah ada di APBD 2022 ini," ucap Reni, Minggu (14/8/2022). Seperti diketahui, Pemkot Surabaya mengalokasikan Rp47,783 miliar untuk beasiswa 13.415 pelajar SMA/SMK sederajat dan 3 ribu mahasiswa dari perguruan tinggi. Namun hingga kini, program beasiswa tersebut belum terdistribusi. Pemkot bahkan masih akan membuka gelombang dua penerimaan beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya. Sebab, pada gelombang satu hanya 1.412 pelajar yang terjaring. Angka ini masih jauh dari jumlah yang wajib diintervensi yakni, 13.415 pelajar. Reni menambahkan, bila masih ada anak SMA/SMK yang belum terdaftar, maka pemkot harus mendata secara langsung. Dia mendorong pemkot jemput bola. Di lain pihak, Reni menilai semestinya pemkot mengantongi data anak-anak usia SMA/SMK sederajat yang MBR. Siapa saja dan ada di mana. "Bagi yang sudah mendaftar dan terpenuhi (kriterianya), maka saya mendorong untuk segera dicairkan pada bulan ini. Semestinya, Agustus ini sudah cair," tutur politisi PKS ini. Adapun pelajar SMA/SMK sederajat yang belum mendaftar Beasiswa Pemuda Tangguh lantaran terganjal syarat-syarat tertentu, politisi PKS tersebut menekankan agar pemkot dapat melakukan langkah jemput bola. "Selama dia MBR atau dari keuarga tidak mampu, semestinya bisa dibantu," tandas Reni. Menurut politisi PKS ini, agar semua anak dari keluarga tidak mampu bisa terbantu, maka mekanisme pembiayaan bisa dilakukan perubahan dari yang sebelumnya beasiswa menjadi bantuan pendidikan melalui APBD 2022 Perubahan. “Penganggaran melalui anggaran bantuan sosial sebagaimana yang pernah saya usulkan saat periode lalu di tahun 2017,” jelas Reni. Karenanya, Reni pun meminta agar pemkot dapat proaktif menyasar para siswa SMA/SMK sederajat yang belum tersentuh untuk kemudian bisa ditambahkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2022. "Di PAK nanti bisa menambah kurang lebih menjadi 25 ribu anak SMA/SMK dari keluarga MBR. Bisa langsung secara otomatis dibantu pemkot selama dia terdata MBR, akurasi data MBR juga harus segera diperbaiki agar data dan fakta presisi,” urainya. Reni beharap, ketika program ini bisa berjalan maka di tahun 2023 mendatang dapat kembali dilanjutkan. "Jadi tidak lagi kita temukan, anak-anak usia SMA/SMK sederajat yang putus sekolah karena terkendala biaya dan karena itu lalu ijazah tertahan, tidak bisa ujian, dan lain-lain sebagaimana persoalan-persoalan yang kita terima di DPRD Surabaya," terangnya. Sebagaimana diketahui, sejak 2017 lalu ketika pengelolaan jenjang SMA dialihkan menjadi wewenang pemerintah provinsi, Reni telah aktif menyuarakan dan memperjuangkan agar bantuan pendidikan tersebut dapat disalurkan kepada pelajar SMA/SMK sederajat berstatus MBR. Hal ini lantaran alumnus ITS dan Unair itu kerap menemui warga yang terkendala pada sisi pendidikan, baik saat turun ke masyarakat bertemu para orang tua hingga anak-anak maupun pengaduan yang dia terima. (bin)