Surabaya, memorandum.co.id - Terungkapnya praktik prostitusi terselubung di kaki Jembatan Suramadu membuat banyak pihak prihatin. Terlebih kawasan pesisir Tambak Wedi, Bulak, hingga Kenjeran banyak dihuni oleh masyarakat sosial religius. Ada banyak nelayan yang memiliki corak religiusitas yang tinggi. Sangat disayangkan bila kemudian tumbuh bibit prostitusi di kawasan itu. Karenanya, anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’I mendorong Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya untuk berperan aktif melakukan pengawasan. Selama ini, kawasan kaki Jembatan Suramadu luput perhatian. Tak ayal, praktik prostitusi merangsak ke permukaan. Berdasarkan informasi, bisnis esek-esek itu pun sudah mulai berjalan dua tahun ini. “Tidak ada pilihan, pemkot melalui jajaran satpol PP harus segera turun melakukan pengawasan. Praktik-praktik seperti itu jangan ada di situ lagi, mengingat kawasan pesisir adalah kawasan yang dihuni oleh nelayan yang religius. Jangan dibiarkan melebar dan berkembang besar,” ucap Imam, Senin (8/8/2022). Menurut telaah politisi NasDem ini, ada banyak faktor yang membuat praktik prostitusi muncul di kaki Jembatan Suramadu. Pertama, kurangnya pengawasan. Kedua, ada motif yang memaksa perempuan-perempuan yang semula bekerja sebagai pengaduk kopi, lalu merambah jadi pekerja seks komersial (PSK). “Harus dicari akar persoalannya. Mereka sampai berbuat seperti itu pasti ada sebabnya,” kata Imam. Mereka terpaksa membanderol dirinya, kata Imam, bisa dipicu oleh faktor ekonomi. Bila demikian, maka pihaknya mendorong Pemkot Surabaya untuk membantu mengentaskan persoalan ekonomi para kupu-kupu malam. Salah satunya bisa dengan memberi mereka peluang melalui pelatihan UMKM atau yang lainnya. “Namun kalau bukan karena persoalan ekonomi tetapi gaya hidup, maka jangan diberi kesempatan. Jangan sampai yang sebelumnya tidak ada prostitusi, lalu muncul bibit hingga melebar dan semakin besar. Karena itu, pengawasannya perlu ditingkatkan. Juga penerangannya, saya rasa perlu untuk dimaksimalkan karena di lokasi masih terlihat remang-remang,” jelas dia. Imam tak memungkiri, ketika ada kesempatan, lalu ada pelaku yang butuh uang dan ada konsumennya, sekejap tercipta transaksi prostitusi. Menurutnya sulit mengentaskan bisnis lendir di Kota Pahlawan. Namun begitu, tetap harus ada upaya preventif dari pemerintah. “Belajar dari sebelumnya, kalau bisnis prostitusi sudah besar, maka akan semakin sulit untuk ditertibkan,” tandasnya. Lebih jauh, disinggung soal penjaga gerobak kopi yang berpenampilan seksi, terbuka nan menggoda, Imam menilai lumrah hal itu. Namun urgensi ada pada pengawasan di jam malam, yang dinilai rawan apalagi di kawasan pinggiran. “Dilihat dulu motifnya menggunakan baju seksi dan terbuka. Apakah itu bagian dari strategi marketing. Kalau seperti itu, monggo. Tetapi kalau itu ternyata kedok, maka pemkot harus turun tangan. Yang penting pengawasannya dan pembinaannya,” tuntas Imam. Seperti diberitakan sebelumnya, pada praktiknya, perempuan seksi itu bekerja sebagai pengaduk kopi. Ada belasan gerobak yang singgah di lokasi. Namun setelah jam kerja, mereka dapat dibawa ke hotel kelas melati atau indekos tidak jauh dari lokasi untuk dinikmati. Praktik prostitusi terselubung itu diduga sudah berjalan hampir dua tahun. Sekali melakukan transaksi merogoh kocek Rp 250 ribu. (bin)
Dewan: Segera Turun Lakukan Pengawasan
Senin 08-08-2022,19:29 WIB
Reporter : Syaifuddin
Editor : Syaifuddin
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Jumat 02-10-2026,11:04 WIB
Aroma Menyengat Ganggu SMPN 4 Banjardowo, DPRD Jombang Desak Pemkab Buka Dokumen Perizinan PT JPN
Jumat 02-10-2026,07:00 WIB
Bayang Cinta Tanpa Kepastian (5): Pengakuan Pahit yang Menghancurkan Segalanya
Jumat 02-10-2026,15:24 WIB
Viral di Medsos Dugaan Jual Beli Banpang, Bulog Gandeng Polisi Lakukan Penelusuran
Jumat 02-10-2026,18:00 WIB
Usai Dilantik Jadi Kepala Bankom, Syahganda Nainggolan Ungkap Arahan Prabowo
Jumat 02-10-2026,17:55 WIB
Prabowo Lantik Pratikno sebagai Ketua dan Hatta Rajasa Wakil Ketua Wantimpres
Terkini
Sabtu 03-10-2026,03:13 WIB
Komisi C DPRD Jatim Dorong ASN Berkompeten Jabat Biro Pengelolaan BUMD
Sabtu 03-10-2026,02:55 WIB
Matangkan RUU Kawasan Industri, Komisi VII DPR Serap Aspirasi Pelaku Usaha
Sabtu 03-10-2026,01:03 WIB
Pekerjaan Freelance Makin Diminati, Ini Peluang Cuan dan Keuntungannya di Era Digital
Sabtu 03-10-2026,00:15 WIB
Dilantik Jadi Menperin, Posisi Sarmuji di DPR RI Berpotensi Digantikan Kusuma Judi Leksono
Jumat 02-10-2026,23:43 WIB