Kakanwil BPN Jatim Terima Baret dan Tongkat Komando dari Menteri Hadi Tjahjanto

Jakarta, memorandum.co.id - Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar beserta 15 kepala kantor provinsi lainnya hadir di Ruang Rapat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN. Kehadiran kakanwil ini merupakan rangkaian rapat kerja nasional (rakernas) dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang” yang digelar, Rabu (26/7). Kehadiran Kakanwil beserta kepala kantor wilayah lainnya adalah untuk menerima baret dan tongkat komando dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Hadi Tjahjanto sebagai tampilan baru ASN Pertanahan. Letnan Jenderal TNI (Purn) Ganip Warsito, memasangkan baret secara langsung Kakanwil Jonahar. "Baret dan tongkat ini diberikan langsung oleh Pak Menteri bersama dengan kakanwil dari provinsi lainnya. Baret dan stik komando ini sebagai penambahan atribut. Biar tambah gagah," ujar Kakanwil Jonahar saat dihubungi sedang mengikuti kegiatan rakernas di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, tampilan seragam baru yaitu penambahan atribut baret dan tongkat komando. Ada dua tujuan dari tampilan baru para pegawai pengurus tanah ini. "Sebenarnya ini seragam yang selama ini digunakan oleh anggota atau pegawai ATR/BPN sudah digunakan sejak lama cuma saya tambahkan baret dan stik komando," ucap Hadi Tjahjanto. Dia menjelaskan, tujuan penambahan atribut tersebut adalah agar komunikasi dan koordinasi dari PBB, Kakantah dan Kakanwil supaya bisa berjalan dengan baik di forkopimda (forum jomunikasi pimpinan daerah). Selain itu, lanjutnya untuk para staf ATR/BPN lebih percaya diri ketika mengenakan seragam tersebut. "Saya setarakan dengan Kajati, Kajari, Kapolres, Dandim, BNN. Jadi saya setarakan supaya mereka konfiden untuk tampil ke depan," terang Hadi. Dalam rakernas tersebut selain dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Ka BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, pejabat pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri, para pejabat pimpinan tinggi pratama dan tenaga ahli menteri, para kepala kantor wilayah dan kepala kantor pertanahan se-Indonesia serta para kepala bidang. Pada Rakernas ini dibahas secara komprehensif tindak lanjut dari tiga arahan Presiden saat Menteri Hadi dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. Antara lain percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan reforma agraria serta pemberantasan mafia tanah, serta dukungan untuk pembangunan IKN. (mik)