Bahaya, Ribuan Aset Pemprov Belum Aman

Mathur Husairi Surabaya, memorandum.co.id - Sekitar 3.000 lebih aset Pemerintah Provinsi Jatim yang masih belum aman. Hal ini menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim  dan meminta agar OPD pemilik aset serius dalam penataannya. Anggota Banggar DPRD Jatim, Mathur Husairi menjelaskan, setiap audit pemeriksaan BPK RI memberikan rekomendasi terhadap aset. Penataan tata kelola aset menjadi penting, agar aset yang ada tidak berpindah tangan. “Ini penting. Karena aset bisa berpindah tangan jika tidak dikelola dengan benar,” kata Mathur Husairi, Minggu (24/7/2022). Politisi Indrapura ini, kendala aset karena OPD pemilik masih malas melakukan penertiban. Mereka tidak mau merasa ribet. Sebab, merasa aset yang ada bukan miliknya. “Karena bukan milik pribadi, sehingga penataan aset malas dilakukan. Ini menjadi kendala,” tutur Mathur. Dalam waktu dekat, lanjut politisi yang juga aktivis anti korupsi ini, segera berkoordinasi dan menyampaikan penataan aset milik Pemprov Jatim. “Segera saya sampaikan. Karena saat ini juga pembahasan perubahan anggaran keuangan,” tegas dia. Terkait lahan sekolah, Mathur menyampaikan ada temuan bahwa perpindahan aset sekolah dari kabupaten/kota ke provinsi masih ada persoalan yang belum klir. Ia menyebutkan, masih ada aset yang harus dilakukan tukar guling antara pemkab dengan pemprov. “Aset lahan milik kabupaten, sementara aset gedung milik provinsi. Sehingga pemprov tidak bisa melakukan pembangunan, hanya perbaikan yabg sifatnya kecil,” tegas dia. Mathur berharap penataan aset tidak menggantung. Dan BPKAD Jatim yang bertanggungjawab pada penataan aset melakukan tindakan lebih cepat. (day)