Loket Prioritas Masih Minim, Kakanwil Imbau Satker Gencar Publikasi

Surabaya, memorandum.co.id - Arahan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto agar masing-masing kantor pertanahan di seluruh Indonesia memaksimalkan loket prioritas bagi warga yang ingin mengurus sertifikat sendiri tanpa melalui perantara terus ditindaklanjuti oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim. Meskipun diakui saat ini, animo masyarakat masih rendah dalam memanfaatkan keberadaan layanan prioritas tersebut. Kepala Kantor Jonahar mengatakan, pihaknya selalu memerintahkan kepada para satuan kerja (satker) setiap kali menggelar rapat secara daring maupun luring agar menjalankan arahan dari menteri untuk melaksanakan instruksi tersebut. "Saaya selalu menyampaikan agar masing-masing satker terus menginformasikan ke masyarakat, bahwa BPN sudah membuka loket prioritas yang buka hari Sabtu dan Minggu. Tentu saja selain dengan media sosial yang sudah kita miliki, juga menggandeng media agar tersebar luas," ujar Jonahar di kantornya, Rabu (20/7). Tidak dipungkiri, jika untuk saat ini pelayanan loket prioritas belum maksimal. Namun, Jonahar berkomitmen jika keberadaan loket ini akan sangat membantu masyarakat yang ingin mengurus sertifikat sendiri tanpa perantara. "Karena pada hari Sabtu dan Minggu, dikhususkan bagi pemohon sendiri. Tidak ada pelayanan di luar itu. Harapan kami kepada masyarakat, agar loket prioritas ini bisa dimaksimalkan bagi yang kesulitan mengurus sertifikat pada hari-hari efektif kerja," sambungnya. Tidak hanya loket prioritas, Kakanwil Jonahar meminta jajarannya dalam menyelesaikan target percepatan program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) yang diemban dapat diselesaikan dengan efisien dan tepat waktu. Penegasan itu juga selalu disampaikan kepada para Kepala Bidang, Kabag Tata Usaha, para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Jawa Timur, dan Pejabat Pengawas dan Tim Analis. "Setiap kali rapat, kita selalu tekankan agar setiap satker (satuan kerja,red) selalu berprogres. Potensi dan berkas kadaluarsa agar segera diumumkan supaya menjadi produk sehingga meningkatkan persentase di dashboard," bebernya. Menurutnya, perhitungan kuantitas di dashboard, PBT K1 tahun sebelumnya tidak menjadi perhitungan. "Jadi jangan mengambil PBT tahun sebelumnya, harus menambah K3.3 lagi terutama untuk satker yang memiliki target PHLN," sambung mantan Kakanwil BPN Porivinsi Jawa Tengah ini. Jonahar juga memerintahkan agar satker yang memiliki potensi Kabupaten/Kota lengkap untuk menganalisis target yang dimiliki dengan menggunakan pendekatan 5M, sehingga mudah dalam memitigasi hambatan yang ada. (mik)