Fraksi PAN Minta Sekdaprov Jatim Mampu Jabarkan Visi-Misi Gubernur

Surabaya, Memorandum.co.id - Bakal dilantiknya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, Jumat (15/7/2022) siang ini, mendapat dukungan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim. Sekretaris Fraksi PAN DPRD Jatim, Khulaim Junaidi mendorong sekdaprov mampu gerak cepat menerjemahkan visi dan misiGubernur Khofifah Indar Parawansa. “Kami menyambutan positif dari kalangan anggota DPRD Jawa Timur,” kata Khulaim Junaidi. Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur berharap Sekdaprov definitif nantinya berkolaborasi dengan seluruh jajaran. Baik internal maupun eksternal mampu mwmbantu gubernur/wakil gubernur mewujudkan pembangunan di Jawa Timur berjalan sebagaimana mestinya. Khulaim melihat selama Sekdaprov dijabat Pelaksana Harian (Plh) dan Penjabat (Pj), roda Pemerintahan Provinsi Jawa Timur cenderung berjalan kurang baik. “Selamat atas dilantiknya Pak Adhi Karyono sebagai Sekdaprov yang baru,” ucap Khulaim. Khulaim menyebut, selama posisi sekdaprov disi Plh maupun Pj Sekdaprov belum maksimal dalam mewujudkan visi dan misi gubernur. Karena kewenangan Plh dan Pj sangat terbatas. Sehingga Plh maupun Pj Sekdaprov tidak maksimal dalam menyinergikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Banyak program OPD yang berjalan sendiri-sendiri. “Hal semacam itu jangan terulang lagi di erah Sekdaprov yang baru,” tegas dia. Khulaim meyakini Sekdaprov definitif yang baru dapat bergerak cepat untuk mewujudkan visi misi Gubernur Khofifah. Terutama untuk mengatasi stagnasi pembangunan dan keuangan Pemprov Jatim sehingga bisa berjalan normal dan lebih baik lagi. “Saya yakin Pak Adhi mampu menjabarkan visi dan misi gubernur. Dan semoga Pak Adhi bisa menyinergikan kerja-kerja OPD sehingga pembangunan di Jawa Timur semakin cepat dan membawa manfaat lebih optimal bagi masyarakat,” papar Khulaim. Menurut wakil rakyat yang terpilih dari Dapil Jatim II itu, fungsi Sekdaprov adalah seperti manajer yang bisa menyinergikan OPD-OPD dalam mendukung program-program Pemprov. Hal ini diperlukan karena berbagai program harus melibatkan banyak OPD. “Misalnya progam pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penanganan wabah PMK dan lain sebagainya,” ujarnya. (day)