DPP MKGR Evaluasi Kepemimpinan Ketua DPD Sumut

Jakarta, memorandum.co.id - DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) segera mencopot Ketua DPD MKGR Sumut Wagirin Amran buntut sanksi tegas terhadap oknum kader yang dianggap melenceng tidak menjalankan hasil Musyawarah Besar (Mubes) Ormas MKGR yang memutuskan kader diminta solid dan tegak lurus mendukung apapun kebijakan Partai Golkar. Ketua DPP Ormas MKGR Korwil Sumatera, Robi Anugrah Marpaung mengatakan, keputusan tersebut merupakan rujukan hasil mubes yang langsung ditindaklanjuti oleh kebijakan Ketua Umum Ormas MKGR Adies Kadir, untuk mendukung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden Republik Infonesia periode 2024-2029. "DPP Ormas MKGR segera mengevaluasi saudara Wagirin Arman sebagai Ketua DPD Ormas MKGR Sumut, dikarenakan tidak bisa mengendalikan kader Sumatera Utara untuk solid tegak lurus dengan kebijakan Partai Golkar," tegas Robi, Rabu (13/7). Dijelaskan Robi, selain mengevaluasi kepemimpinan Ketua DPD, DPP Ormas MKGR akan menunjuk Plt Ketua DPD Ormas MKGR Sumatera Utara untuk melaksanakan musda yang dikarenakan masa periodesasi Wagirin Arman telah berakhir. "Langkah itu kita lakukan dalam rangka melaksanakan keputusan mubes bahwa DPD MKGR seluruh Indonesia harus menyelesaikan musda paling lambat Juni 2022," sambungnya. Masih kata Robi, dukungan Ormas MKGR kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden Tahun 2024 sudah tidak bisa ditawar-tawar. "Ini sifatnya wajib bagi seluruh kader dan pengurus Ormas MKGR dimana pun berada, diminta atau tidak diminta haram hukumnya tidak totalitas menyukseskan Bapak Airlangga Hartarto menjadi Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029," tandasnya. Keputusan DPP Ormas MKGR ini diambil dalam rangka menertibkan siapapun yang tidak loyal atas kebijakan Ketua Umum Ormas MKGR Adies Kadir, selaku pemimpin tertinggi di Ormas MKGR. "Dalam waktu dekat, DPP MKGR akan turun ke Sumatera Utara untuk menindak tegas kader yang melakukan gerakan di luar kebijakan DPP," pungkas Robi. (mik)