Bojonegoro, memorandum.co.id - Sebagai wujud implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro bersama Polres Bojonegoro bekerja sama untuk mendorong jumlah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selanjutnya, Polres Bojonegoro mulai melakukan edukasi kepada pemohon SIM dan STNK untuk dapat menyertakan kartu pesertaan JKN berstatus aktif sebagai syarat pengajuan pembuatan. Baur SIM Polres Bojonegoro, Depy Chrisdian mengatakan, pihaknya telah sering menyampaikan kepada pemohon untuk untuk bersiap menjadi peserta JKN Aktif sebagai persiapan peraturan turunan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang mewajibkan kepesertaan JKN dalam permohonan pembuatan SIM dan STNK. “Kami sudah selalu menyampaikan, sifatnya imbauan agar pemohon dapat berjaga-jaga sejak awal sudah punya kartu JKN jika dibutuhkan nantinya sebagai persyaratan pembuatan SIM. Kalau di kota sendiri memang rata-rata sudah banyak yang punya dan umumnya pegawai, namun jika yang didesa kadang punya tapi tidak aktif atau malah belum punya sama sekali,” tutur Depy. Selanjutnya dalam regulasi yang berlaku sejak 1 Maret 2022 tersebut berisikan instruksi-instruksi kepada berbagai macam kementerian dan lembaga hingga kepala daerah untuk melakukan optimalisasi program JKN. Sehingga langkah awal untuk melakukan koordinasi dengan Polres Bojonegoro ini diharapkan dapat terwujud dengan dilakukannya perjanjian kerja sama oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN. Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Bojonegoro, Ndari Cahyaningsih mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara kedua belah pihak. Dirinya berharap, masyarakat semakin sadar pentingnya menjadi peserta JKN aktif, yang manfaatnya tidak hanya digunakan saat sakit saja namun juga sebagai persyaratan layanan administrasi. “Kami mengajak masyarakat Bojonegoro yang belum mempunyai kartu JKN, dapat segera mungkin mendaftar. Karena saat ini hampir di setiap lini, pasti membutuhkan persyaratan kepesertaan JKN sebagai persyaratan utama. Dan jika terdaftar sebagai peserta PBU atau mandiri, jangan lupa bayar iurannya,“ tegas Ndari. Di sisi lain Inpres Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pemberi kerja selain pada penyelenggara negara yang belum patuh terutama dalam membayar iuran JKN. (top/har)
BPJS dan Polres Bojonegoro Jalin Kerja sama
Rabu 29-06-2022,16:25 WIB
Reporter : Syaifuddin
Editor : Syaifuddin
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Sabtu 31-08-2024,19:16 WIB
Pemula Wajib Tahu! 5 Kesalahan dalam Menggunakan Skincare
Sabtu 31-08-2024,19:41 WIB
Marriage Is Scary: Menghadapi Ketakutan dengan Memahami Perlindungan Hukum dalam Perkawinan
Minggu 01-09-2024,10:53 WIB
Jatim Juara Umum OSN 2024, Pj Gubernur: Bukti Kiblat Pendidikan Indonesia
Sabtu 31-08-2024,19:22 WIB
Capsule Wardrobe, Jurus Jitu Tampil Kece dengan Baju Terbatas
Minggu 01-09-2024,16:57 WIB
Timnas Indonesia Matangkan Latihan sebelum Bertolak ke Arab Saudi
Terkini
Minggu 01-09-2024,18:17 WIB
Tergiur Uang Instan, Pemuda Kampung Malang Edarkan Sabu
Minggu 01-09-2024,18:05 WIB
Kosongkan Tangki Bensin, Jebak Maling Motor
Minggu 01-09-2024,17:35 WIB
Komisi II DPR Dorong STPN Transformasi Jadi Politeknik, Ajak Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Kualitas Lulusan
Minggu 01-09-2024,17:22 WIB
Mantan Bupati Jemput Gunawan Diajak Keliling Sapa Masyarakat
Minggu 01-09-2024,16:57 WIB