Optimalisasi Aset BTKD, Fraksi PKS Dorong Pelibatan Mahasiswa

Surabaya, memorandum.co.id - Fraksi PKS DPRD Surabaya mengapresiasi upaya Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya yang tengah menyulap aset bekas tanah kas desa (BTKD) sebagai tempat pemberdayaan warga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS Fatkur Rohman terus mendorong agar pemkot mengoptimalkan aset-aset tersebut. Dia pun mengusulkan untuk melibatkan mahasiswa secara masif dalam melakukan pemetaan dan optimalisasi terhadap aset yang ada di setiap kelurahan maupun kecamatan. "Saat ini, mengentaskan masalah pengangguran dan kemiskinan menjadi fokus perhatian. Kami mengapresiasi langkah pemkot yang tengah gencar melakukan pendongkrakan kualitas hidup MBR melalui aset BTKD, yang kemudian dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat," kata Fatkur, Rabu (22/6). Fatkur yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya ini mengungkapkan, saat ini lurah dan camat diperintahkan wali kota untuk melakukan mapping terhadap aset yang ada di wilayahnya. Aset tersebut kemudian diminta untuk dioptimalisasi. Menurut Fatkur, akan lebih baik jika dalam mapping dan optimalisasi aset itu melibatkan peran dari mahasiswa. Terlebih, Surabaya dihuni puluhan kampus yang kredibel. "Saya pikir, kasihan juga kalau camat dan lurah itu tidak cukup secara sumber daya. Nah, untuk mengklasifikasi dan memetakan aset BTKD ini cocoknya untuk apa, kami mendorong agar ada kerja sama dengan kampus. Jadi menggandeng mahasiswa secara masif, bukan satu atau dua orang," jelasnya. Hal ini dinilainya sangat mungkin dilakukan. Sebab selaras dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diusung oleh seluruh universitas. Fatkur optimistis, pelibatan mahasiswa secara masif ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap optimalisasi aset BTKD. "Misal, pemkot butuh mapping, aset tersebut cocoknya untuk apa. Nantinya dengan menggandeng kampus yang siap untuk melakukan itu, saya rasa bisa ditemukan formula dalam mengoptimalkan aset, apalagi dengan pengetahuan dan ilmu dari teman-teman mahasiswa. Maka sangat memungkinkan untuk menemukan formula terbaik dalam optimalisasi aset," paparnya. Kemudian, lanjut Fatkur, usai membantu dalam pemetaan di setiap kecamatan atau kelurahan. Selanjutnya para mahasiswa akan memberikan rekomendasi, masing-masing aset BTKD se-Surabaya tersebut cocok untuk kuliner, padat karya, pertanian, atau yang lain. "Nantinya pemkot tinggal menindaklanjuti. Kalau dibutuhkan untuk melakukan kajian, maka bisa menggandeng para pakar. Yang jelas, pelibatan mahasiswa ini akan sangat membantu camat dan lurah dalam proses mapping," kata dia. Fatkur berharap usulannya ini dapat terealisasi. Selain membantu meringankan tugas jajaran kecamatan dan kelurahan, juga membantu kampus dan mahasiswa dalam mengambil peran membangun peradaban. Terlebih, belakangan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah seringkali menggandeng perguruan tinggi baik swasta maupun negeri dalam program kerja pemkot. Seperti di antaranya, mahasiswa diajak terlibat dalam program optimalisasi layanan di dispendukcapil, lalu gagasan mahasiswa dituangkan dalam optimalisasi aplikasi di dispendukcapil. Kini, mahasiswa juga sangat bisa dilibatkan ke dalam optimalisasi aset BTKD. "Ke depan, kerja sama dengan kampus ini bisa dilakukan di banyak sektor. Namun untuk optimalisasi aset ini, saya minta pemkot segera menindaklanjuti dengan membuat formula khusus, yang harus secara serius dan resmi bisa memproyeksikan kerja sama antara pemkot dengan beberapa kampus," tuntasnya. Seperti diketahui, per Januari 2022 ada sebanyak 1.085.588 jiwa atau sekitar 383.208 keluarga yang berstatus MBR. Jumlah tersebut hampir 30 persen dari total populasi warga Surabaya. Hal ini yang kemudian menjadi fokus legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan taraf hidup MBR. Target mereka, warga berstatus MBR dapat terkurangi, sekaligus menurunkan angka pengangguran dan kemisikinan yang masih tinggi. (bin)