Temui Warga Sulung, Dewan Janji Gelar Hearing dengan PT KAI

Surabaya, memorandum.co.id - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti bersama Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna turun langsung menemui peserta aksi unjuk rasa (unras) di Jalan Yos Sudarso, Senin (23/5). Legislatif memastikan akan menampung aspirasi para demonstran. Hal itu diwujudkan melalui agenda rapat dengar pendapat (hearing) dengan mengundang pihak-pihak terkait yang akan digelar pada Rabu (25/5). "Kami akan tindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait, di antaranya PT KAI, BPN, Pemkot Surabaya dalam rapat hearing nanti guna mencari solusi," ujar Reni Astuti di hadapan para demonstran. Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan masyarakat yang bermukim di Jalan Sulung, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan melakukan aksi di depan kantor DPRD Surabaya. Mereka ngeluruk ke wakil rakyat. Para demonstran menuntut PT KAI karena membongkar rumah ibadah di Jalan Sulung. Mereka ingin legislatif ikut mengawal dan mendesak agar PT KAI mengembalikan rumah ibadah tersebut. "Jadi dengan demo ini, saya berharap Pemkot Surabaya nanti sudah siap untuk memperjelas permasalahan warga. Pada Rabu yang akan datang, pemkot harus sudah punya sikap dan memahami betul masalah ini," tegas Reni. Menurut Reni, Kota Surabaya sangat menjunjung tinggi keharmonisan dalam beragama. Dia pun tak bersepakat, manakala ada pembongkaran rumah ibadah yang dilakukan sewenang-wenang. Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk membangun Surabaya menjadi kota yang aman, tertib, dan harmoni. Dia juga berharap eksekutif dan legislatif saling sinergi menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. "Menurut penuturan warga, pembongkaran dilakukan dengan cara kekerasan, tanpa pemberitahuan, dan sosialisasi. Tentu ini tidak tepat, apalagi itu rumah ibadah. Baik itu rumah ibadah dari agama apapun, saya tetap tidak sepakat kalau dilakukan dengan cara-cara yang seperti itu," paparnya. Kendati demikian, kebenaran ikhwal permasalahan tersebut akan diketahui pada hearing yang akan datang. Reni memastikan legislatif akan mengawal permasalahan tersebut sampai tuntas. (bin)