SURABAYA - Pengusutan perizinan SPBU BP AKR di Jalan Pemuda yang sedang ditangani komisi A menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH. Thony. Sebab, pasca keluarnya rekomendasi penghentian sementara aktivitas SPBU yang berada di dekat Gedung RRI itu, diduga diabaikan oleh pengelola SPBU.
Untuk itu, AH Thony, meminta agar hasil rekomendasi yang telah dikeluarkan komisi A harus ditindaklanjuti. Karena kalau tidak maka kinerja dewan akan dipertanyakan oleh masyarakat. “Spirit kami ingin memberikan penguatan kepada lembaga dewan periode 2019-2024, dan itu harus diikuti dengan kinerja dewan yang sungguh-sungguh. Dan, kalau memang dewan ini mengeluarkan rekomendasi golnya harus jelas,” tegas dia.
AH Thony menegaskan, ketika rekomendasi komisi A memutuskan agar aktivitas di SPBU BP AKR diberhentikan sementara, seharusnya pengelola SPBU harus mematuhi. “Ketika itu diputuskan untuk berhenti kok tetap jalan. Sebetulnya ini ada apa,” tanya Thony.
Menurut dia, ada beberapa dugaan. Yakni, dilandasi masyarakat tak ada kepatuhan yang tinggi terhadap apa yang disampaikan dewan. Bisa jadi rekomendasi dewan itu tidak berdasarkan pada resensi-resensi yang jelas. Atau mungkin, lanjut dia, dibalik itu ada pihak-pihak di luar yang mem-back up agar institusi dewan diabaikan saja. "Kalau kemudian rekom komisi A itu didasarkan regulasi yang jelas dan pada pertimbangan yang logis, kami berharap pihak-pihak dibalik ketidapatuhan itu untuk mengaca diri,"tegas dia.
Selain itu, AH Thony meminta kepada komisi A agar jangan diam saja. Ini agar masyarakat tak menduga macam-macam. Nanti dikira ada permainan-permainan yang bisa mematahkan langkah dewan tanpa ada tahapan-tahapan yang jelas.
Soal santernya kabar kasus SPBU BO PT AKR ini ada intervensi dari pusat, Thony dengan tegas menyatakan ini kan permasalahan kota (Surabaya). Tak perlu dikait-kaitkan dengan pusat. "Kalau ada intervensi justru masyarakat akan curiga bahwa dibalik terbitnya izin SPBU BP PT AKR itu ada mafia perizinan," tandas dia.
Karena itu, Thony meminta agar komisi A mengusut tuntas persoalan perizinan SPBU BP AKR. Jika ditemukan ada pelanggaran apalagi ada mafia perizinan, maka Thony meminta komisi A untuk menjalankan salah satu haknya, yakni hak angket. “Kalau perlu dibuatkan hak angket biar marwah dewan itu nampak. Ini dorongan kita sebagai pimpinan dewan untuk mengangkat marwah dewan,"ujar dia. (dhi/udi)