SURABAYA - Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS) berharap Wali Kota Tri Rismaharini sebelum lengser memberikan hadiah berupa pelepasan tanah surat ijo kepada warga. Hal ini terungkap dalam hearing dengan komisi A DPRD Surabaya, Senin (28/10).“Pemkot Makassar melepas tanah eks gementee, Pemprov Lampung melepas hak pengelolaan ke warga, Jakarta dan Bandung pun juga melakukannya. Kami berharap Pemkot Surabaya juga melepas sebelum wali kota lengser,”terang M Farid, pembina P2TSIS. Mantan Bupati Lamongan ini mengatakan, harapan ini muncul karena selama ini Wali Kota Risma terkenal di luar negeri sebagai wali kota berprestasi. Maka, sudah waktunya prestasi itu ditularkan kepada pemilik tanah surat ijo agar bisa memiliki tanah yang sudah ditempati puluhan tahun tersebut. Dalam kesempatan itu, Farid mengungkapan, beban yang dipikul warga surat ijo ini sudah sangat berat. Mereka harus membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), retribusi surat ijo yang sangat mahal. Selain itu, tanah surat ijo yang dipakai usaha diharuskan menjadi HGB di atas HPL dan itu biayanya sangat mahal karena ada retribusi dan juga dibebani dengan dana partisipasi.“Dan ketika bangunan di atas surat ijo dijual itu dikenakan juga BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,”tegas dia. Sementara ketua Laboratorium Hukum Administrasi Universitas Surabaya Dr Taufik Iman Santoso menegaskan, tanah surat ijo itu bukan aset Pemkot Surabaya. Sebab, harus memiliki alas hukum dalam perolehannya. “Kami sudah berkonsultasi ke menteri agraria dan tata ruang yang intinya perlu adanya verifikasi aset milik pemkot. Dari situ akan jelas aset pemkot itu mana saja. Karena selama ini surat ijo dianggap asetnya,” ujar dia. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya MT Ekawati Rahayu mengatakan surat ijo merupakan aset milik pemkot dan sudah tercatat dalam simbada (sistem informasi manajemen barang daerah). Tanah surat ijo sendiri sejak dulu ada dan penghuni dikenakan sewa. Namun, sekarang ini dengan retribusi.Harapannya, warga yang tidak mampu membayar retribusi akan diberi keringanan. Soal pelepasan surat ijo, masih lanjut Yayuk, mengacu pada perda 16/2014. Di sana sudah jelas bagaimana mekanisme pelepasan surat ijo “Pelepasan tanah surat ijo tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada,” ucap dia. Anggota komisi A Imam Syafi’i mengatakan, jika memang tanah surat ijo itu ada yang bukan milik pemkot, mengapa warga diminta membayar semua.“Bagaimana pertanggungjawaban pemkot di akhirat nanti.Makanya, saya mendukung verifikasi aset pemkot,”tegas dia. Usulan ini diamini oleh Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krisnha.Dia mendorong pemkot untuk segera memverifikasi aset-asetnya. (udi/dhi)
Sebelum Lengser, Risma Diminta Tuntaskan Surat Ijo
Selasa 29-10-2019,09:30 WIB
Reporter : Syaifuddin
Editor : Syaifuddin
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Rabu 21-08-2024,16:27 WIB
Anggota DPRD Jombang Periode 2024-2029 Dilantik
Kamis 22-08-2024,06:07 WIB
Oknum Kades Cabul di Lamongan Dijebloskan ke Penjara
Kamis 22-08-2024,11:13 WIB
Menteri ATR/BPN Ujian Doktoral di Unair, 7 Penguji Sambut Kedatangan AHY
Rabu 21-08-2024,17:09 WIB
Demokrasi Jember Menguat: Keterwakilan Perempuan Tembus 22 Persen
Rabu 21-08-2024,17:18 WIB
50 Anggota DPRD Sidoarjo Dilantik, Sementara Dipimpin Abdillah Nasih dan Suyarno
Terkini
Kamis 22-08-2024,14:18 WIB
Pohon Milik Pemkot Surabaya di Depan Minimarket Jalan Raya Merr Dipotong Tanpa Izin
Kamis 22-08-2024,14:06 WIB
Jelang Hari Jadi Ke-76, Polwan Sidoarjo Ziarah dan Tabur Bunga di TMP
Kamis 22-08-2024,13:58 WIB
Harumkan Nama Baik Lumajang di Olimpiade Tingkat Nasional, Ini Pesan Pj. Bupati
Kamis 22-08-2024,13:48 WIB
Hari Pertama Masuk Kantor, 6 Anggota DPRD Jember Temui Demonstran Kawal Putusan MK
Kamis 22-08-2024,13:45 WIB