Pemulihan Ekonomi Surabaya, Ketua DPRD Ajak Perkuat Peran LPMK

Surabaya, memorandum.co.id - Setelah 2 tahun dilanda pandemi Covid-19 dengan berbagai pembatasan, saat ini pemulihan ekonomi menjadi fokus perhatian di Kota Pahlawan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Menurut Adi, agenda strategis itu membutuhkan sinergitas antarpihak. Mulai dari pemerintah kota, DPRD, TNI-Polri, hingga berbagai unsur masyarakat, seperti LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), dan pengurus kampung RT/RW. “Dalam upaya pemulihan ekonomi, saya menekankan pentingnya penguatan sinergitas antara LPMK dengan Pemerintah Kota Surabaya, dengan DPRD Kota Surabaya, dengan kelurahan dan kecamatan, serta berbagai pihak yang lain,” kata Adi, Kamis (21/4). Adi menyambut baik kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi, yang memperhatikan dan membangun relasi dekat dengan Forkom LPMK Surabaya. “Kebijakan pembangunan dan pemulihan di berbagai sektor yang dilancarkan Pak Eri Cahyadi, seperti pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan, telah membuka peran masyarakat dalam pembangunan kota. Termasuk, memperkuat peran LPMK, RW, dan RT,” ujar Adi. Sinergitas itu pula, lanjutnya, yang menjadi kunci keberhasilan Kota Surabaya melewati masa pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. “Sekarang Surabaya telah berhasil menekan rendah angka positif Covid-19. Di antaranya berkat kontribusi LMPK, RW, dan RT, yang telah bekerja keras membantu aparatur pemerintah kota, TNI dan Polri dalam menanggulangi pandemi Covid-19,” kata Adi. Sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat, kata Adi, DPRD Surabaya membuka ruang selebar-lebarnya bagi ketua RT, RW, dan LPMK untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan. “Mari kita tingkatkan sinergitas antara DPRD Surabaya dengan unsur-unsur masyarakat, termasuk LPMK dan pengurus kampung, untuk mengawal pembangunan Surabaya,” kata Adi. Sebelumnya, Ketua Forkom LPMK Surabaya, Unsi Fauzi, melontarkan gagasan agar pengurus LPMK dan pengurus kampung RT dan RW, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Ini untuk memproteksi pengurus RT, RW, dan LPMK dalam menjalankan tugas. Kemarin saat pandemi Covid-19, ada sejumlah pengurus LPMK yang kami sebut gugur dalam tugas,” kata Unsi. Ke depan, dia berharap seluruh ketua RT, RW, dan LPMK di Surabaya dapat diikutkan ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab menurut Unsi, jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk dimiliki oleh para ketua RT, RW, dan LPMK. Terlebih, ujung tombak pelayanan masyarakat itu memiliki risiko-risiko kerja selama menjalankan aktivitasnya. "Karena itu kita berharap kepada Pak Wali Kota dan Ketua DPRD Surabaya, untuk merumuskan sebuah kebijakan yang mana nantinya RT, RW, dan LPMK difasilitasi program BPJS ketenagakerjaan dari pemkot," tutur Unsi, yang juga ketua LPMK Wonokromo ini. (bin)