Mahasiswa Surabaya Demo Tolak Kenaikan BBM dan Minta Usut Mafia Minyak Goreng

Rabu 13-04-2022,16:00 WIB
Reporter : Aziz Manna Memorandum
Editor : Aziz Manna Memorandum

Surabaya, memorandum.co.id - Sebanyak 2000 mahasiswa yang tergabung di dalam kelompok Cipayung Plus Surabaya melancarkan aksi unjuk rasa (unras) di depan Balai Kota, Rabu (13/4/2022). Mengusung tema Pulihkan Ekonomi dan Hancurkan Oligarki, ada empat tuntutan yang dilayangkan. Di antaranya, menolak kenaikan hargabahan bakar minyak (BBM), menolak kenaikan pajak penambahan nilai (PPN), dan menolak kenaikan harga minyak goreng, serta usut tuntas mafia minyak goreng. Dalam aksi ini, sebanyak 7 organisasi mahasiswa turut meramaikan. Masing-masing yakni, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Kemudian, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (IMM). Ketua DPC GMNI Surabaya Refi Achmad Zuhair mengatakan, naiknya harga jenis Pertamax memicu konsumen Pertamax beralih ke Pertalite. Karenanya dia mendesak pemerintah agar mengembalikan Pertamax ke harga semula. "Alasan kenaikan Pertamax itu kan dampak dari harga minyak dunia yang naik. Kalau sudah beranjak turun, kembalikan saja ke harga semula," tegasnya. "Sudah jelas data Pertamina pada awal April lalu, konsumsi Pertalite melonjak 10 sampai 15 persen. Artinya sebagian konsumen Pertamax beralih ke Pertalite," imbuh mahasiswa Universitas Airlangga ini. Refi menjelaskan, akibat dari melonjaknya konsumen Pertalite, hukum supply dan demand berlaku. Tak ayal, kelangkaan Pertalite terjadi di beberapa daerah. "Kelangkaan Pertalite di berbagai daerah ini dipicu naiknya harga Pertamax," tandasnya. Terlebih, masyarakat belum benar-benar pulih dari dampak pandemi Covid-19. Begitu pun dengan program pemulihan ekonomi yang belum digeber signifikan. Kenaikan harga BBM tersebut justru hanya akan membebani perekonomian masyarakat. "Rakyat sebagian besar pengguna Pertalite. Pemerintah tak boleh menutup mata akan hal itu," tuntasnya. (bin)

Tags :
Kategori :

Terkait