Dewan Beri Catatan Penting LKPj Wali Kota Surabaya

Surabaya, memorandum.co.id - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Surabaya  2021 menyisakan banyak catatan. Beragam rekomendasi yang dilayangkan pada tahun sebelumnya juga tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian, panitia khusus (pansus) menilai, LKPj Wali Kota Surabaya 2021 belum sepenuhnya memenuhi amanah rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Pansus LKPj Aning Rahmawati. Di antara banyak catatan itu, salah satu yang menjadi sorotan politisi PKS ini yakni, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Aning mengungkapkan, jumlah penduduk miskin tahun 2021 tercatat sebanyak 5,23 persen atau 152.489 jiwa. Angka itu mengalami kenaikan dibanding 2020 yang mencapai 5,02 persen dan 2019 yang hanya 4,51 persen. Sedangkan tingkat pengangguran juga tak kalah tinggi. Total ada 65.779 masyarakat Surabaya yang tidak bekerja di tahun 2021 atau sebanyak 9,68 persen. Rinciannya, 42.211 orang pengangguran karena Covid-19, lalu 20.198 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 3.370 orang bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19. Angka tersebut turun tipis dari 9,79 persen di tahun 2020. Namun naik drastis dibanding 2019 yang semula 5,47 persen. Padahal, merujuk pada parameter keberhasilan pembangunan, Aning menyebut sebagian besar upaya Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya telah menunjukkan kinerja yang bagus. Seperti angka pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di angka 4,29 persen, yang sebelumnya minus 4,85 persen. Lalu indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencapai 82,31 persen, termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Begitu pun rasio indeks Gini yang berada di angka 0,351 persen, yang berarti ketimpangan ekonomi di Surabaya relatif kecil. Secara garis besar, Surabaya berada dalam standar hidup layak dengan kemampuan ekonomi dan kualitas pendidikan yang semakin baik. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sekaligus IPM yang menunjukkan kualitas pendidikan yang bagus belum linear dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. "Hal ini disebabkan, proses intervensi dalam bentuk program dari pemkot belum presisi. Selain itu, fokus pemkot terhadap upaya pengentasan kemiskinan serta regulasi yang ada juga belum mendukung,” urai Aning, Jumat (8/4/2022). Berangkat dari sini, Aning lantas mendorong agar pemkot menggeber langkah-langkah terbarukan. Tak hanya memaksimalkan program padat karya dan mendongkrak ekonomi kerakyatan, Aning meminta pemkot untuk menguatkan regulasi di tahun 2022. Salah satunya yaitu investor harus menyertakan 40 persen tenaga kerja berasal dari Surabaya. "Dengan begitu akan menyerap lapangan pekerjaan yang banyak,” ujar Sekretaris Fraksi PKS ini. Di samping itu, Aning juga mendesak agar akurasi data kemiskinan dan data pengangguran terus dioptimalisasi. Sebab data tersebut sangat berperan vital dalam mengambil setiap kebijakan. Terutama data penduduk yang berstatus MBR diminta untuk dikuatkan dan harus presisi. Maka dibutuhkan sinkronisasi data antardinas sekaligus dengan provinsi, pusat, serta BPS yang ini harus selaras dengan data di tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. "Karena nantinya sangat berpengaruh terhadap intervensi program baik dari pemkot, provinsi, maupun pusat," jelasnya. Selain masalah kesejahteraan masyarakat, Aning juga menyoroti pendapatan dan efisiensi biaya yang perlu dilakukan optimalisasi dengan tegas dan menyeluruh. "Mengantisipasi itu, salah satunya bisa dengan meminimalisasi kebocoran di setiap kanal pendapatan. Digitalisasi sistem di setiap kanal pendapatan, maupun audit secara berkala terhadap seluruh kanal pendapatan," beber Aning. Aning mencontohkan, PD Pasar Surya yang sampai dengan 20 tahun berdiri belum pernah diaudit secara profesional. Baik itu terkait stan pedagang, apakah dipindahtangankan, dijual, atau disewakan. "Banyak temuan terkait hal ini yang muncul, sampai dengan hari ini biaya sewa sangat murah, 100 ribu perbulan, maka ini harus dioptimalisasi secara jelas dan terperinci," tuntasnya. (bin)