74 Persen dari 1.300 Masyarakat Mengaku Puas dengan Kinerja Pemkot Surabaya

Surabaya, memorandum.co.id - Dari 1.300 responden yang dipilih secara acak, sebanyak 74,3 persen masyarakat mengaku puas terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hasil ini berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas dari tanggal 24 – 30 Januari 2022 melalui wawancara tatap muka. Bertajuk survei Teropong Jawa Timur, penarikan sample menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Timur. Wakil General Manager Litbang Kompas, Ignatius Kristanto menjelaskan, survei Teropong Jatim ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +/- 2,72 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. "Tingkat kepuasan itu, berdasarkan kinerja Pemkot Surabaya yang terbagi ke dalam 15 bidang pelayanan," kata Ignatius, Kamis (7/4/2022). Dari 15 bidang tersebut, tingkat kepuasan tertinggi ada pada pelayanan kesehatan di Surabaya, dengan rate 95,3 persen. Kemudian pada posisi kedua, sekitar 90,0 persen masyarakat puas terhadap ketersediaan pelayanan publik di Surabaya. Sedangkan urutan ketiga, yakni 88,1 persen masyarakat puas terhadap penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19. "Secara garis besar jika direrata hasil survei dari 15 bidang pelayanan itu, sebanyak 74,9 persen masyarakat puas terhadap kinerja Pemkot Surabaya," terang dia. Selain menyorot kinerja pemkot secara umum, Litbang Kompas juga melakukan riset mengenai kepuasan pelayanan publik di Kota Surabaya. Sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi beragama, hasil riset menunjukan nilai 100 persen warga puas terhadap ketersediaan tempat ibadah di Kota Pahlawan. Sedangkan nilai kepuasan pelayanan publik yang paling rendah terkait ketersediaan tempat parkir dengan nilai 67,7 persen. Menanggapi hasil survei tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merasa dengan hasil riset ini pihaknya akan lebih mengetahui mana saja pelayanan di Pemkot Surabaya yang masih perlu disempurnakan. "Dengan begini saya lebih tahu apa yang harus saya pertahankan dan apa kelemahan yang harus disempurnakan," kata wali kota. Di sisi lain, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga menginginkan kinerja setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkup pemkot juga bisa terukur melalui survei atau riset. "Jadi saya juga ingin kinerjanya PD itu bisa terukur, sehingga dapat ditingkatkan kemampuannya. Jadi kurangnya apa itu bisa disempurnakan," tandasnya. (bin)