Surabaya, memorandum.co.id - Kini, masyarakat tak perlu khawatir antre panjang saat membayar pajak kendaraan bermotor dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Samsat Kampus yang terletak di Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, hadir menjadi salah satu solusi dan terobosan baru dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keberadaan Samsat Kampus ini tak terlepas dari sinergi tiga lembaga, di antaranya Unitomo, Bank Jatim, dan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Surabaya Utara. Lilies Handayani, Kepala UPT PPD Surabaya Utara mengatakan, keberadaan Samsat Kampus ini merupakan langkah maju dan strategis. Menurutnya, Samsat Kampus menjadi salah satu terobosan dalam perbaikan pelayanan publik, khususnya terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) setiap tahunnya. “Pembayaran bisa dilakukan di kampus Unitomo dengan segala kemudahan dan fasilitas yang mendukung. Dan tentu saja, seperti yang dikatakan Bu Rektor, mahasiswa juga bisa magang di Samsat Kampus," ujarnya, Jumat (25/3/2022). Sementara itu, Muhammad Iqbal, Penyelia Operasional Bank Jatim Cabang Untag mengatakan, pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di kampus bisa memecah antrean di Samsat. "Ini bisa sebagai upaya mengurangi kerumunan antrean yang selama ini ada di Samsat, dan tentu bisa memberi manfaat bagi Unitomo dan masyarakat sekitar kampus," tuturnya. Sebelumnya, Universitas Dr Soetomo (Unitomo) menggelar soft launching pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di ruang admisi, Jumat (25/3/2022). Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Siti Marwiyah mengatakan, hadirnya Samsat Kampus menjadi kabar gembira bagi sivitas akademika Unitomo. Dengan tersedianya kantor Samsat daring di kampus, hal ini akan memudahkan masyarakat sekitar dalam pembayaran pajak kendaraan. Adapun lokasinya terletak di Gedung Rektorat Unitomo. “Dengan adanya Samsat daring di kampus, mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat sekitar tak perlu jauh-jauh lagi untuk membayar pajak kendaraan bermotor," ucap doktor bidang hukum tata negara ini. (bin)
Kategori :