Komisi B Desak Refokusing Anggaran untuk Stabilitas Pangan

Surabaya, memorandum.co.id - Anggota Komisi B DPRD Jatim, Moch Alimin, mendorong pemerintah membuat kebijakan mengatasi carut marut perdagangan kebutuhan bahan pokok yang terus naik dan langka. Problem pangan ini dianggap mempunyai dampak besar bagi kehidupan di masyarakat Jawa Timur maupun nasional. “Kenaikan harga kebutuhan pokok ini sangat berdampak di masyarakat. Rakyat bawah kesulitan cari barang dan kalaupun ada barang harganya sangat mahal,” ujar Alimin. Politisi Partai Golkar ini mengaku prihatin dengan kondisi situasi akhir-akhir ini. Mulai dari tragedi minyak goreng satu harga, namun langka dan kini barang tersedia tapi harganya naik dua kali lipat. "Begitu juga harga kebutuhan lainnya seperti Daging, Gula, Beras yang mulai beranjak naik," jelas dia. Menurutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus segera duduk bersama mengatasi agar tidak sampai menimbulkan gesekan di bawah. "Solusi yang terbaik adalah pemerintah segera membuat desain dan ceck pasar," tegas dia. Moch Alimin mewanti-wanti agar ada langkah cepat sesegera mungkin untuk mengantisipasi stabilitas pangan di masyarakat. “Harus dicek betul, bagaimana distribusi yang bagus dan supaya tidak terjadi penimbunan,” cetus Alimin. Begitu mendekati puasa dan Lebaran, harga-harga tiba-tiba naik. Maka, bila perlu pemerintah segera menggunakan kewenangannya dalam politik anggaran. “Segera saja refokusing anggaran nasional atau daerah berupa dana liquid kepada masyarakat. Bisa berupa bantuan langsung tunai, bansos, atau program padat karya,” usulnya. Termasuk mendorong realisasi maksimum program yang telah didanai oleh APBN / APBD pada bulan berjalan. “Misalnya memaksimalkan program subsidi pupuk, dana BOS/BOSDA dan dukungan kredit lunak, artinya pemerintah harus benar-benar hadir di masyarakat,” terangnya. Alimin berharap Pemerintah Pusat dalam hal ini presiden segera menentukan kebijakan nasional yang tegas dan solutif untuk menyiapkan stok barang secara cukup di tingkat nasional. Dengan adanya kepastian barang serta distribusi, maka masyarakat di daerah tidak sampai timbul masalah-masalah baru. “Supaya kita yang di bawah ini tidak kesulitan lagi,” pungkas anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Blitar-Tulungagung ini. Sebelumnya Muthowif ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar Jawa Timur (PPSDS- Jatim), memprotes kebijakan  pemerintah dengan mengimpor kerbau dari India. Pedagang sapi di Jatim ini, menyampaikan, kebutuhan daging sapi menjelang puasa meningkat. Termasuk di Jawa Timur "Karena, harganya daging sapi mengalami peningkatan. Kini harga daging sapi per kilo Rp 110.000 sampai Rp 115.000," terang Muntowif. (day)