Tahun Depan, Pemkab Malang Kucurkan Bosda MI dan MTs

Malang, memorandum.co.id - Rencana pemberian bantuan operasional sekolah daerah (bosda) dari Pemkab Malang pada lembaga pendidikan madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah tsanawiyah (MTs) akan dilakukan pada tahun 2023. Saat ini, Kemenag Kabupaten Malang sedang mengusulkannya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Mustain menyampaikan, lembaga pendidikan yang dibawah naungan kemenag ini sangat mengharapkan tahun ini bisa mendapatkan bosda. “Lembaga MI dan MTs pernah mendapatkan 4 bulan pada tahun 2019 lalu,” kata Mustain, Minggu (6/3/2022). Disampaikan, lembaga MI dan MTs baru saja mengajukan jumlah siswa untuk program ini pada Pemkab Malang. Ini sesuai permintaan Pemkab Malang. Adapun jumlah yang diajukan untuk sebanyak 65.951 siswa dan MTs sebanyak 36.514 siswa. “Semua lembaga berharap besaran yang diberikan sesuai dengan Bosnas. Untuk MI sebesar Rp 900 ribu per tahun dan MTs sebesar Rp 1 juta per tahun,” katanya. Disampaikan, pada  2019 hanya diberi selama 4 bulan sehingga apabila pada 2023 diberi dana bosda maka pihaknya sangat bersyukur. Sebab, bisa digunakan menambah operasional sekolah dalam kegiatan belajar mengajar. “Meski tidak setahun penuh kami tetap bersyukur dan berterima kasih, namun harapannya tetap diberi setahun penuh,” ujar Mustain Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten (Bappekap) Malang Tommie Herawanto menjelaskan, pemberian bosda pada MI dan MTs bisa dilakukan pada 2023 nanti. Untuk anggaran tahun ini sudah teralokasi pada perencanaan yang telah usai sehingga penganggaran akan dilakukan di tahun mendatang. “Anggaran tahun 2022 sudah teralokasi pada perencanaan di tahun 2021 lalu. Nanti tahun depan baru bisa dilakukan pelaksanaan bosda,” jelas Tommie. Kemenag Kabupaten Malang menurutnya harus melakukan usulan pada Pemkab Malang dengan mencantumkan jumlah siswa yang ada agar diketahui berapa besaran jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyaluran bosda dari APBD. Namun demikian besaran yang akan diberikan oleh Pemkab Malang untuk bosda tidak sebesar bosnas karena juga harus melihat kemampuan anggaran serta tidak bisa memberikan setahun penuh. “Kemungkinan besar hampir sama dengan pemberian Bosda pada tahun 2019 lalu,” terang Tommie. (kid/ari)