SURABAYA - Masih banyak jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur dinilai Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim tidak efektif. Hal ini, karena sejumlah posisi jabatan masih dipegang Plt (pelaksana tugas).
A Basuki Babussalam, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Jawa Timur, menegaskan sampai Oktober 2019, serapan APBD TA 2019 baru 52 persen. Padahal masa anggaran APBD 2019 tinggal 2 bulan lagi.
"Artinya banyak koordinasi yang tidak optimal ditingkat perangkat daerah. Ini juga ada beberapa pejabat yang statusnya PLT, sehingga tidak bisa maksimal memainkan perannya dalam penyerapan anggaran untuk kesejahteraan rakyat," terang Basuki Babussalam, Minggu (13/10).
Politisi tiga periode di DPRD Jatim ini sangat memahami bahwa penggelolaan APBD harus bisa terserap maksimal. Untuk itu, dirinya mendorong Pemprov Jatim segera melakukan konsolidasi organisasi perangkat daerah. "Konsolidasi itu dilakukan dengan melakukan rotasi beberapa jabatan strategis dan penetapan beberapa pimpinan OPD yang statusnya masih Plt," tegas dia.
Basuki berharap setelah peringatan HUT ke-74 Pemprov Jatim menjadi momentum baik untuk persiapan pembahasan APBD Jawa Timur Tahun 2020. “Ini momentum sangat baik, bagi gubernur untuk melakukan konsolidasi. Bersamaan dengan HUT Propinsi Jawa Timur, kita juga sedang menyongsong pembahasan APBD Jawa Timur 2020," tutur Basuki.
Basuki menyampaikan alasan FPAN memberikan dorongan agar gubernur melakukan konsolidasi. Karena APBD 2020 adalah momentum bagi pemerintah untuk mewujudkan janji janji terbaik gubernur bagi masyarakat Jawa Timur.
"Agar mesin pemerintah berjalan baik, program program bisa direalisasi untuk kesejahteraan masyarakat Jawa timur, FPAN mendorong konsolidasi itu," tegasnya.
Secara prinsip, lanjut Basuki yang dikenal kritis di legislatif Indrapura ini mengatakan, semua jabatan harus dievaluasi. "Dipetakan menyeluruh. Gubernur memprioritaskan memilih tokoh terbaik untuk jabatan paling strategis. Sehingga Gubernur punya tim hebat untuk menuntaskan kerja kerja yang beliau emban," kata dia lebih serius.
Penataan OPD, menurut sekretaris DPD PAN Jawa Timur ini agar dilakukan secepatnya. “Lebih cepat lebih baik. Karena momentumnya sekarang. Sebab mesin pemerintahan saat ini kurang maksimal. Jadi perlu di genjot untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," ungkap Basuki.
Terkait dengan usulan tokoh-tokoh yang akan menempati tempat terbaik, Basuki menuturkan gubernur memiliki kewenangan mutlak. “PAN sebagai pengusung dan pendukung utama gubernur tentu punya beberapa pertimbangan. Insya Allah akan kami sampaikan secara khusus. Tapi secara umum, kewenangan mutlak soal rotasi dan penetapan Plt ada di ibu Gubernur,” pungkasnya. (day/udi)