Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Nandur Mangrove

Surabaya, memorandum.co.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong masyarakat nandur (menanam) mangrove. Upaya ini untuk menghadang laju perubahan iklim, akibat dampak emisi karbon dari gas rumah kaca. Pemprov Jatim telah melakukan penanaman mangrove seluas 42,75 hektar atau sebanyak 136.600 batang di Kabupaten Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, dan Bangkalan. Khofifah mengatakan, penanaman pada ekosistem mangrove sangat penting dalam mendukung mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global. Karena berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. “Untuk itu saya mengajak seluruh pihak baik bupati/walikota, BUMN/BUMD dan lembaga masyarakat lainnya untuk ikut andil melakukan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem mangrove dengan melakukan penanaman mangrove. Tidak hanya menanam, tapi juga ikut merawat mangrove,” kata Gubernur Khofifah. Pada acara itu gubernur didampingi Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Wakil Bupati Pacitan Gagarin, jajaran Forkopimda Kab. Pacitan. Serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim saat melakukan penanaman mangrove di Pantai Watumejo Mangrove Park Desa Kembang, Pacitan. Gubernur Khofifah melaksanakan penanaman mangrove bersama masyarakat sekitar. Sekaligus menyerahkan bantuan 1.000 batang bibit mangrove kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Jangkar Segoro Kidul. Menurutnya tanaman mangrove ini diharapkan mampu melindungi pantai dari abrasi, energi gelombang tsunami, dan memperbaiki habitat pantai serta ekosistem pesisir pantai. Selain itu, hilirisasi dari produk mangrove bisa dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar pesisir. “Di bawah mangrove itu ada kepiting dan udang yang hidup di sana. Jadi nelayan tidak perlu jauh-jauh mencari ikan bisa di sekitar mangrove. Kemudian hilirisasi produk mangrove ini sangat banyak sekali dan ini tentunya bisa memberikan kehidupan kesejahteraan bagi para nelayan dan masyarakat pesisir,” ujar orang nomor satu di Pemprov Jatim. Selain penanganan pada ekosistem mangrove, Pemprov Jatim juga melaksanakan rehabilitasi pada lahan kritis melalui penganggaran APBD dilaksanakan pembangunan hutan rakyat seluas 1.281 hektar atau sejumlah 568.250 batang bibit penghijauan. Pada tahun 2022 ini, rencananya rehabilitasi ekosistem mangrove melalui Pemprov Jatim seluas 95 hektar dan UPT KLHK kurang lebih seluas 1.250 hektar. Mantan Mensos RI itu, menjelaskan wujud komitmen dilakukan dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 522/367/123.5/2022 dan 522/368/123.5/2022 tanggal 31 Januari 2022 kepada BUMN/BUMD/BUMS, Lembaga Masyarakat serta Bupati/Walikota, untuk turut andil dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem mangrove di Jawa Timur. “Dalam SE tersebut, para pihak dapat menyampaikan data pelaksanaan kegiatan penanaman yang dilakukan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jatim dalam rangka efektivitas pendataan capaian rasio tutupan hutan dan lahan di Jawa Timur,” papar Khofifah. Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tanggal 13 Oktober 2021 lalu meluncurkan Peta Mangrove Nasional (PMN) tahun 2021 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta. PMN tahun 2021 merupakan baseline kondisi kawasan mangrove terkini yang dapat dijadikan dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove. Berdasarkan PMN tahun 2021 tersebut, luas mangrove eksisting di Jatim merupakan yang terluas di Pulau Jawa, yakni mencapai 27.221 hektar atau sekitar 48% dari luas total mangrove eksisting di Pulau Jawa dengan luas potensi habitat mangrove di Jawa Timur mencapai 51.577 hektar. Berdasarkan hal tersebut, Gubernur Khofifah kembali menegaskan bahwa gerakan menanam dan merawat mangrove harus dilakukan secara masif oleh berbagai pihak di Jatim. (day)