Diminta Wali Kota Keluar, Puluhan ASN Tinggalkan Rusun

Surabaya, memorandum.co.id - Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang menghuni rusun milik Pemkot Surabaya perlahan mulai meninggalkan rusun. Hal ini menyusul permintaan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta para ASN keluar dari rusun. Sebab, rusun itu peruntukannya hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi kepada penghuni rusun, ada 88 orang ASN yang menghuni rusun, terdiri dari 63 ASN aktif dan 25 ASN pensiunan. Angka ini merupakan jumlah total dari 20 rusun milik Pemkot Surabaya. “Jadi, untuk penghuni rusun yang profesinya ASN sudah fix datanya segitu. Tapi kalau untuk penghuni yang non-ASN, datanya masih running dan terus update,” kata Irvan, Jumat (18/2). Menurut Irvan, dari 88 orang ASN yang menghuni rusun itu, sudah banyak yang dengan sukarela mengembalikan kunci rusun. Bahkan, mereka juga sudah menuliskan surat pernyataan pengembalian kunci hunian. Dalam surat tersebut, mereka mengakui bahwa pembuatan surat pernyataan itu dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun. “Surat pernyataan itu juga ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan materai, jadi mereka dengan sukarela menyerahkan kunci rusun tersebut,” kata dia. Irvan mengaku sangat bersyukur karena sudah banyak ASN yang meninggalkan rusun. Sebab, ketika mereka sudah resmi keluar, maka rusun tersebut akan digantikan kepada warga yang berhak, yaitu MBR. Apalagi, saat ini antreannya sudah mencapai 11 ribu, sehingga sudah sepantasnya ASN itu meninggalkan rusun tersebut. “Semoga dengan berjalannya waktu, semua ASN yang menghuni rusun bisa segera keluar, supaya MBR bisa masuk dan antrean pengajuan rusun bisa semakin sedikit,” tegasnya. Selain itu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini juga memastikan bahwa hingga saat ini Pemkot Surabaya terus melakukan verifikasi kepada semua penghuni rusun di 20 rusun milik pemkot. Berdasarkan hasil verifikasi sementara, ada 2.423 kepala keluarga (KK) penghuni rusun yang termasuk dalam MBR, dan ada sebanyak 475 yang non-MBR, lalu ada sebanyak 1.143 data yang tidak ditemukan di aplikasi e-Pemutakhiran Data. “Sedangkan penghuni rusun ada sebanyak 4.556 KK, dan hingga saat ini terus kami verifikasi,” pungkasnya. (fer)