Kota Malang Dorong Partisipasi Perempuan

Malang, Memorandum.co.id -  Kewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) menggelar Musrenbang Perempuan, di Hotel Atria Kota Malang, Kamis (17/2/22). Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menyampaikan perempuan memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan. “Perempuan adalah pendidik utama dan pertama bagi putra-putrinya. Perempuan merupakan potensi bagi daerah jika daerah ingin maju maka potensi perempuan harus dikelola dengan baik agar mampu berperan dalam pembangunan,” katanya. Disebutkan, jumlah penduduk di Kota Malang sebanyak 843.810 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 419.901 orang dan perempuan sejumlah 423.909 orang atau 50,24%. “Ini menunjukkan perempuan di Kota Malang memiliki peran penting dan strategis dalam mensukseskan pembangunan di Kota Malang,” terang Sutiaji. Kini masih banyak persoalan yang dihadapi oleh perempuan, khususnya perempuan akar rumput baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial dan budaya merupakan realitas bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam ruang-ruang publik seperti pada saat perencanaan pembangunan masih cukup rendah. “Ada 5 hak utama perempuan yaitu hak dalam ketenagakerjaan, hak dalam kesehatan, hak dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, serta hak dalam kehidupan publik dan politik, perwujudan hak-hak tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah yang tersurat dalam misi ketiga RPJMD 2018 – 2023,” urai Wali Kota Malang. Bersamaan, Wali Kota mengharapkan perlunya pemantapan industri kreatif melalui transformasi digital dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dalam membangun kesetaraan gender dan inklusi sosial. Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu mengatakan Musrenbang perempuan diharapkan dapat menjaring aspirasi dan keterlibatan aktif perempuan di Kota Malang dalam pembangunan. “Melalui kegiatan ini pula, diharapkan mampu memperkuat tahapan Kota Malang membangun kesetaraan gender dan inklusi sosial,” katanya. Disampaikan, untuk RKPD tahun 2023 mendatang terdapat 46 usulan musrenbang perempuan yang dapat diterima dan diteruskan dalam forum lintas perangkat daerah. (ari/gus)