Tingkatkan Investasi, Menuju Birokrasi Berkelas Dunia

Langkah Strategis Pencegahan Korupsi Ala Bupati Yes

Lamongan, memorandum.co.id - Pencapaian Kabupaten Lamongan sebagai peringkat pertama tiga tahun bertutut-turut di tingkat Propinsi Jawa Timur dalam Capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebagai monitoring dan evaluasi progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah, Bupati kebangggan Lamongan, Bupati Yes berkesempatan menjadi narasumber acara Membangun Budaya Anti Morupsi dan Integritas antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Jawa Timur dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2021 di Hotel Double Three Surabaya, Senin (29/11). Pada kesempatan tersebut Bupati Yes menyampaikan bahwa terdapat empat area titik rawan korupsi di dalam birokrasi yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta optimalisasi retribusidan pajak daerah. “Diperlukan langkah strategis pencegahan korupsi pada empat titik tersebu. Di Kabupaten Lamongan telah membuat prioritas program dan telah diterapkan pada e-panning dan e-budgeting yang menggunakan pendekatan crosscutting dalam pencapaian visi dan misi pada perencanaan dan penganggarannya. Perencanaan hingga penentuan pemenang lelang juga telah dilakukan oleh Tim Pokja dan berbasis aplikasi digitas dengan SDM yang telah mengikuti diklat untuk pengadaan barang dan jasa,” ungkap Bupati Yes. Dilanjutkan oleh Bupati Yes peningkatan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi pun dilakukan dengan memberikan kemudahan perijinan bagi pengguna layanan melalui aplikasi system pelayanan perijinan online dan mandiri, serta penerapan online single submission risk based approach atau perijinan daring terpadu dengan pendekatan perijinan berbasis resiko. Manajemen aset juga dilaksanakan dengan pembuatan aplikasi e-aset serta pembuatan regulasi pengelolaan aset. “Optimalisasi retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan basis data perpajakan, peningkatan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak dan pengembangan inovasi seperti pelayanan PBB keliling, aplikasi e-BPHTB dan SiPalin (aplikasi pendapatan online),” imbuh Bupati Yes. Tak hanya langkah strategis pencegahan korupsi saja, Bupati Yes juga membangun budaya kerja yang agile dan berintegritas melalui manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penataan tata laksana dan manajemen perubahan. “Role model budaya kerja berintegritas menggunakan mindset agile squad. Apa saja midnsetnya yakni proses dilakukan untuk menciptakan hasil bukan penghambat, shared objectives dan kolaborasi lintas fungsi, squad didefinisikan oleh hasil bukan disiplin, hasil kerja yang akuntabel, changeable, adaptif, responsive dan cara kerja dalam unit-unit yang mandiri dan less hierarchical,” tutur Bupati Yes. Hal senada juga diutarakan Kasatgas Direktorat III Koordinasi Supervisi KPK RI Edi Suryanto yang juga hadir menjadi narasumber dalam webinar tersebut, beliau mengungkapkan dalam upaya menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan birokrasi tidak hanya komitmen pimpinan namun didukung dengan sisitem tatakelola yang terintegrasi. “Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di daerah tidak hanya membutuhkan komitmen pimpinan daerah saja, tapi juga integritas ASN, didukung dengan sistem tatakelola yang terintegrasi, pengawasan yang memadai, reward and punishment, serta partisipasi aktif publik dan steakholder salah satunya melalui KAD ini,” pungkasnya. Webinar dalam rangkaian acara memperingati Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2021 tersebut juga menghadirkan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wakil Ketua Kadin Jatim MT Junaedy, dan Ketua KAD Jatim Reswanda T. Ade sebagai narasumber. (*/gus)